Selamat Datang di Website JDIH Kementerian BUMN

Cari Produk Hukum

berita terbaru

17 Oktober 2017 15:03:48

FGD BIRO HUKUM: PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI PERLU MEMPERTIMBANGKAN NAMA BAIK

Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Suparji, menjadi nara sumb ...

13 Oktober 2017 16:04:49

RAPAT PERDANA TIM PAK PERUBAHAN PP PERUM PERURI

Jumat, 13 Oktober 2017, bertempat di ruang rapat lantai 7 Kementerian BUMN, Deputi Bidang Infrast ...

28 Juli 2017 08:08:34

PERSETUJUAN DPR DAN IMBRENG SAHAM BUMN DALAM PP 72 TAHUN 2016

Salah satu isu yang mencuat dalam perdebatan publik adalah mengenai &ldq ...

28 Juli 2017 07:07:46

MENJAWAB ISU-ISU DI SEPUTAR TERBITNYA PP 72 TAHUN 2016

Sejak ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2016, Peraturan Pem ...

26 Juli 2017 14:02:11

PROSES LAHIRNYA PP 72 TAHUN 2016

PP 72 Tahun 2016 telah dibahas melalui proses rapat Panitia Antar Kement ...

22 Mei 2017 09:09:34

DISTRIBUSI II PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/12/2016

Sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam proses pengunggahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03 ...

22 Mei 2017 08:08:42

RAPAT TIM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PORTAL JDIH KEMENTERIAN BUMN

Tanggal 12 Mei sampai dengan 14 Mei 2017 ...

06 April 2017 16:04:38

Info Grafis PP Nomor 72 Tahun 2016

Mengapa PP 72/2016 Penting Untuk BUMN?PP 72/2016 merupakan perubahan atas PP 44 tahun 2005 ...

03 April 2017 15:03:16

Penerimaan Kunjungan Tim Koordinasi Aplikasi Integrasi Sistem JDIH Tingkat Pusat

Pada hari Kamis, 9 Maret 2017 Biro Hukum Kementerian BUMN melaksanakan ...

03 April 2017 15:03:28

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: PER-03/MBU/12/2016

Pada hari Jumat, 03 Februari 2017 di Salak Tower Hotel Bogor telah dilaksanakan Sosialisasi Perat ...

Disclaimer

Semua yang disajikan dalam web ini hanya dimaksudkan sebagai informasi, bukan merupakan dokumen resmi dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila terdapat kekeliruan/perbedaan antara informasi yang disajikan dalam web ini dengan dokumen resmi di Kementerian BUMN, maka yang berlaku adalah dokumen resmi pada Kementerian BUMN. Pengelola web dan Kementerian BUMN tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penggunaan atau kekeliruan data dan informasi yang disajikan dalam web ini.