Selamat Datang di Website JDIH Kementerian BUMN

Cari Produk Hukum

berita terbaru

09 Pebruari 2018 16:04:44

KUNJUNGAN DPRD BANGKA KE KEMENTERIAN BUMN

Biro Hukum Kementerian BUMN menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD K ...

30 Januari 2018 08:08:07

ANGIN PEMBARUAN JDIH DI AWAL TAHUN

Bertempat di kota hujan Bogor, 12 Januari lalu, Biro Hukum Kementerian BUMN menyelenggarakan rapa ...

28 Oktober 2017 12:12:51

Pemaparan Program Evaluasi Peraturan Menteri (PREPARE) BUMN

Dari kanan ke kiri: Wahyu Setyawan (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan), Andus Winarno (A ...

28 Oktober 2017 11:11:28

PENGENALAN PREPARE BUMN

Jumat pagi hingga siang itu, 27 Oktober 2017 dilaksanakan acara Pengenalan Program Evaluasi Perat ...

17 Oktober 2017 15:03:48

FGD BIRO HUKUM: PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI PERLU MEMPERTIMBANGKAN NAMA BAIK

Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Suparji, menjadi nara sumb ...

13 Oktober 2017 16:04:49

RAPAT PERDANA TIM PAK PERUBAHAN PP PERUM PERURI

Jumat, 13 Oktober 2017, bertempat di ruang rapat lantai 7 Kementerian BUMN, Deputi Bidang Infrast ...

28 Juli 2017 08:08:34

PERSETUJUAN DPR DAN IMBRENG SAHAM BUMN DALAM PP 72 TAHUN 2016

Salah satu isu yang mencuat dalam perdebatan publik adalah mengenai &ldq ...

28 Juli 2017 07:07:46

MENJAWAB ISU-ISU DI SEPUTAR TERBITNYA PP 72 TAHUN 2016

Sejak ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2016, Peraturan Pem ...

26 Juli 2017 14:02:11

PROSES LAHIRNYA PP 72 TAHUN 2016

PP 72 Tahun 2016 telah dibahas melalui proses rapat Panitia Antar Kement ...

22 Mei 2017 09:09:34

DISTRIBUSI II PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/12/2016

Sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam proses pengunggahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03 ...

Disclaimer

Semua yang disajikan dalam web ini hanya dimaksudkan sebagai informasi, bukan merupakan dokumen resmi dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila terdapat kekeliruan/perbedaan antara informasi yang disajikan dalam web ini dengan dokumen resmi di Kementerian BUMN, maka yang berlaku adalah dokumen resmi pada Kementerian BUMN. Pengelola web dan Kementerian BUMN tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penggunaan atau kekeliruan data dan informasi yang disajikan dalam web ini.