Berita

  • FGD BIRO HUKUM: PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI PERLU MEMPERTIMBANGKAN NAMA BAIK

    17 Oktober 2017 15:38:48

  • RAPAT PERDANA TIM PAK PERUBAHAN PP PERUM PERURI

    13 Oktober 2017 16:45:49

  • PERSETUJUAN DPR DAN IMBRENG SAHAM BUMN DALAM PP 72 TAHUN 2016

    28 Juli 2017 08:55:34

  • MENJAWAB ISU-ISU DI SEPUTAR TERBITNYA PP 72 TAHUN 2016

    Sejak ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan  Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas telah memantik polemik di ruang publik.

    Berbagai isu pun bermunculan. Artikel ini berupaya mengeksplorasi sebab-musabab latar belakang terbitnya PP 72, serta mengupas substansi dan isu-isu di seputar PP tersebut.

    KENAPA PP 72 TAHUN 2016 TERBIT?

    Pembentukan Holding BUMN merupakan suatu program Pemerintah yang sudah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan sejak tahun 1995. Secara hukum, pelaksanaan pembentukan Holding BUMN dilakukan dengan cara melakukan pengalihan (inbreng) investasi Pemerintah (saham) dari suatu BUMN ke BUMN lain. Dengan pengalihan (inbreng) saham tersebut, BUMN yang sahamnya dialihkan (diinbrengkan) selanjutnya menjadi Anak Perusahaan BUMN sedangkan BUMN penerima pengalihan (inbreng) memberikan tambahan modal/saham kepada Negara sebesar nilai BUMN Inbreng.

    Sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, pembentukan Holding BUMN dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c, dan Pasal 7 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 UU BUMN. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, Saham Negara pada suatu BUMN yang dijadikan penyertaan modal, dikategorikan sebagai “aset-aset negara lainnya” sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d PP 44 Tahun 2005.

    Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d PP 44 tahun 2005, disebutkan bahwa dalam hal aset-aset negara lainnya tersebut belum dimasukkan dalam APBN, maka prosesnya dilakukan melalui mekanisme APBN yaitu “pencatatan aset dimaksud dalam APBN sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN)”. Dalam konteks pengalihan (inbreng) saham untuk pembentukan holding selama ini, Pemerintah tidak lagi melakukan mekanisme APBN (mencatat sebagai penerimaan dan dikeluarkan sebagai PMN), karena pada saat awal negara melakukan penyertaan modal yang kemudian berubah menjadi saham yang akan dialihkan (diinbrengkan), sudah melalui APBN sehingga statusnya menjadi Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dalam Penjelasan Pasal 4 UU BUMN, dijelaskan bahwa KND adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

    Dengan sekelumit penjelasan tersebut di atas, terlihat dengan jelas dasar hukum pelaksanaan pembentukan Holding BUMN selama ini. Namun demikian, masih tetap ada pendapat yang berbeda karena belum ada ketentuan yang secara eksplisit menuliskan bahwa “saham dapat dialihkan (diinbrengkan) menjadi penyertaan modal pada BUMN lain dan tidak perlu melalui mekanisme APBN”.

    Oleh karena itu, dianggap perlu untuk memperjelas dan mempertegas ketentuan mengenai pembentukan holding tersebut di atas. Hal ini sesuai pula dengan saran Kejaksaan Agung dalam suratnya nomor B-088/A/Gph.1 /05/2016 tanggal 23 Mei 2016.

    SUBSTANSI PP 72 TAHUN 2016

    PP 72 Tahun 2016 ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari PP 44 Tahun 2005. Perubahan terhadap PP 44 Tahun 2005 adalah untuk memperjelas dan mempertegas dasar hukum pembentukan Holding BUMN, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengalihkan BUMN kepada pihak swasta.

    Terdapat 2 (dua) garis besar substansi PP 72

    Tahun 2016 sebagai pedoman pembentukan Holding. Pertama, memperjelas dan mempertegas proses pembentukan holding BUMN. Mempertegas dan memperjelas bahwa penyertaan modal ke BUMN atau PT (yang sudah ada saham milik negara) dapat dilakukan dengan mengalihkan (inbreng) saham pada BUMN lain. Selama ini “saham” sebagai salah satu sumber penyertaan modal dikategorikan dalam “aset negara lainnya”. Ketentuan ini bukan merupakan hal baru karena hanya memperjelas dan mempertegas dasar hukum pembentukan holding yang selama ini menjadi pegangan Pemerintah. Pengalihan (inbreng) saham menjadi kewenangan Pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN, karena saat pertama menjadi saham, sudah melalui APBN, sehingga statusnya menjadi “kekayaan negara Dipisahkan (KND)”. Dalam penjelasan Pasal 4 UU BUMN, disebutkan bahwa KND tidak lagi mengikuti mekanisme APBN. Disamping itu, pengalihan (inbreng) saham tidak menyebabkan jumlah saham negara berkurang secara absolute dalam catatan neraca Pemerintah Pusat. Ketentuan ini bukan merupakan hal baru karena hanya memperjelas dan mempertegas dasar hukum pembentukan holding yang selama ini menjadi pegangan Pemerintah.

    Kedua, mengatur Kontrol Negara kepada BUMN yang menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN. Pengaturan mengenai kontrol negara atas BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding BUMN dimana negara tetap memiliki saham dengan hak istimewa (saham seri A dwiwarna dengan hak untuk menyetujui antara lain: pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain). Kontrol juga dilakukan dalam mempertegas bahwa BUMN induk harus tetap memiliki saham mayoritas di anaknya yang eks BUMN. Hal ini merupakan ketentuan baru untuk menjaga eksistensi atau kontrol Pemerintah terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding BUMN yang selama ini belum diatur. Penegasan bahwa BUMN yang menjadi anak perusahaan Holding BUMN, tetap diperlakukan sama dengan BUMN antara lain: mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN antara lain terkait dengan proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.

    Hal tersebut merupakan ketentuan baru untuk mempertegas bahwa walaupun BUMN inbreng telah menjadi Anak Perusahaan, namun tetap dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kepentingan Negara. Ketentuan ini secara implisit juga sekaligus menegaskan bahwa pembentukan Holding tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kewenangan Negara terhadap BUMN tersebut terkait dengan kepentingan Negara, namun pembentukan Holding dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan nilai Perusahaan    Penegasan bahwa saham adalah investasi jangka panjang Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa saham adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang dikelola diluar mekanisme APBN. Namun demikian, Pemerintah, DPR, BPK dapat tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

    ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PP 72/2016

    Terdapat beberapa isu yang mencuat dalam perdebatan publik sejak munculnya PP 72/2016 tersebut.

    Pertama, BUMN dapat dijual kepada Swasta/Asing atas dasar PP 72/2016.

    Untuk menjawab hal tersebut, hal utama yang perlu dipahami, bahwa PP 72/2016 merupakan perubahan PP 44 Tahun 2005 yang dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas pembentukan holding BUMN. PP 72/2016 tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penjualan saham BUMN kepada swasta maupun asing karena hal tersebut termasuk kategori privatisasi. Jika Pemerintah akan melakukan privatisasi BUMN, (penjualan saham kepada publik termasuk swasta atau asing), maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003, dan PP No. 33 Tahun 2005 jo. PP No. 59 Tahun 2009. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penjualan/Privatisasi harus melibatkan Komite Privatisasi dan persetujuan DPR.Tidak ada ketentuan dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN yang dilanggar. Selanjutnya isu mengenai ketentuan “pengalihan saham BUMN kepada perseroan terbatas” yang dimaksud sebagai “BUMN dapat dijual kepada Swasta/asing, dapat dijelaskan bahwa 1) PP 72 bukan merupakan PP untuk menjual saham, tetapi untuk pengalihan (inbreng) saham; 2) Dengan klausula Inbreng saham kepada PT, memang secara yuridis saham BUMN dapat beralih menjadi milik PT, namun PT tersebut syaratnya di dalamnya sudah harus ada saham milik Negara, sehingga inbreng saham tersebut adalah untuk memperkuat struktur permodalan negara pada PT dimaksud, dalam arti saham Negara akan bertambah. Penyertaan modal ke dalam PT yang belum terdapat saham milik negara, hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional, dimana penyertaan modal ke PT yang belum terdapat saham milik negara, dilakukan dengan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara; 3) Klausula tersebut diatur bukan karena adanya rencana Pemerintah untuk mengalihkan saham BUMN kepada perseroan terbatas. Pemerintah tidak bermaksud untuk mengalihkan saham BUMN kepada PT. Ketentuan tersebut dimasukkan dalam PP 72 tahun 2016, semata-mata karena PP 72/2016 mengatur secara umum ketentuan mengenai penyertaan modal negara ke BUMN dan perseroan terbatas. Ketentuan ini bukan hal yang baru, karena secara hukum sudah dimungkinkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 PP 44 tahun 2005 yang masih tetap berlaku dan tidak diubah dalam PP 72 tahun 2016; 4) Holding dengan pola pengalihan saham, jumlah saham negara sama sekali tidak berkurang secara absolut hanya tergabung dalam suatu perusahaan Induk. Sedangkan privatisasi/penjualan saham menyebabkan jumlah saham negara berkurang secara absolut. Dalam hal pemerintah melakukan privatisasi BUMN, tetap mempedomani kepada ketentuan tentang privatisasi yaitu UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan PP 33/2005 yang direvisi dengan PP 59/2009 yaitu melalui Komite privatisasi dan persetujuan DPR; 5) Pemerintah tidak akan kehilangan kontrol terhadap BUMN yang menjadi anakperusahaan pada Holding BUMN, karena sebagaimana diatur di dalam pasal 2A PP 72/2016 bahwa terhadap anak perusahaan tersebut, pemerintah memiliki kendali melalui: a) Secara langsung, Anak Perusahaan tetap dikontrol oleh Negara (Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016), yaitu melalui kepemilikan saham dengan hak istimewa (saham seri A dwiwarna)yang memungkinkan Negara dapat mengontrol langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang strategis pada Anak Perusahaan tersebut; b) Secara tidak langsung, Induk BUMN wajib memiliki sebagian besar saham Anak Perusahaan sehingga Induk BUMN dapat mengontrol penuh Anak Perusahaan, sedangkan Induk BUMN merupakan BUMN yang dikontrol langsung oleh Negara.

    Kedua, isu penjualan BUMN tanpa persetujuan DPR.

    Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU BUMN jo UU Keuangan Negara, apabila dilakukan penjualan BUMN, maka hal tersebut harus dilakukan melalui proses privatisasi yang diantaranya harus mendapat persetujuan DPR. Hal ini tidak ada kaitannya dengan PP 72/2016 karena PP tersebut tidak mengatur tentang penjualan BUMN (penjualan saham milik negara pada BUMN), namun hanya mengatur pengalihan (inbreng) saham kepada BUMN dan perseroan terbatas sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Untuk perseroan terbatas yang belum ada saham Pemerintah tunduk pada UU Keuangan Negara dan UU BUMN.

    Holdingisasi merupakan pengalihan saham dari satu BUMN ke BUMN lain dan membentuk satu group BUMN dengan menginduk pada salah satu BUMN. Ini merupakan hal biasa di dalam upaya restrukturisasi perusahaan. Pengalihan saham dimaksud bukan merupakan Privatisasi (yaitu penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN ke pihak lain).

    Walaupun demikian, setiap saat Pemerintah dan DPR dapat duduk bersama untuk membicarakan pengalihan (inbreng) saham dimaksud, jika hal tersebut dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa manfaat langkah pengalihan (inbreng) saham, baik terhadap BUMN yang dialihkan (diinbrengkan), BUMN penerima pengalihan (inbreng), maupun Negara.

    Langkah restrukturisasi melalui pola pengalihan (inbreng) saham seperti ini bukan hal yang baru, telah dilakukan sebelumnya pada beberapa holding BUMN. Contohnya, Holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (dengan menginbrengkan saham milik negara pada PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang ke PT Semen Gresik (Persero) Tbk. pada tahun 1995, melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-326/MK.016/1995 tanggal 5 Juni 1995). Contoh lain, Holding PT Pupuk Indonesia (dengan menginbrengkan saham negara pada PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda ke PT Pupuk Sriwijaya mulai pada tahun 1997, melalui PP 28/1997, sedangkan saham negara pada PT Mega Eltra diinbrengkan sahamnya ke PT Pupuk Sriwijaya pada tahun 1998 dengan PP 34/1998. PT Sriwijaya selanjutnya menjadi Pupuk Indonesia Holding Company). Berdirinya Holding PT Perkebunan Nusantara III (dengan menginbrengkan saham negara pada PTPN I sampai dengan PTPN XIV kecuali PTPN III ke PTPN III pada tahun 2014, melalui PP 72/2014) juga dilakukan melalui mekanisme imbreng saham tersebut. Contoh lainnya adalah  pembentukan Holding Perum Perhutani (dengan menginbrengkan saham negara PT Inhutani I sampai dengan V ke Perum Perhutani pada tahun 2014, melalui PP 73/2014), PT Bhahtera Adhi Guna (PT BAG) diinbrengkan ke PT PLN Tahun 2011 melalui PP Nomor 20 Tahun 2011, dan PT Pengerukan Indonesia diinbrengkan ke PT Pelindo II Tahun 2013 melalui PP Nomor 44 Tahun 2013.

    Ketiga, Isu PP No. 72 Tahun 2016 Bertentangan Dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

    Penyusunan PP 72 Tahun 2016 ini telah dilakukan pembahasan lintas Kementerian termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan terkait khususnya UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara serta dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa materi yang diatur dalam PP 72 Tahun 2016 tidak terdapat materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

    28 Juli 2017 07:24:46

  • PROSES LAHIRNYA PP 72 TAHUN 2016

    PP 72 Tahun 2016 telah dibahas melalui proses rapat Panitia Antar Kementerian (PAK), harmonisasi, pleno  harmonisasi dan selanjutnya ditandatangani Presiden. Mengetahui proses lahirnya PP 72 Tahun 2016 ini  setidaknya dapat memberi gambaran tentang betapa  seriusnya pembahasan PP 72 ini dilakukan.

    Beberapa kementerian/lembaga yang intens terlibat dalam penyusunan PP 72 tahun 2016 adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan,  Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM.

    Kronologis Lahirnya PP 72 Tahun 2016

    Pada awalnya Pemerintah mengusulkan RPP Perubahan PP 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN dan telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 (Keppres Nomor 10 Tahun 2016).

    Rapat-rapat Panitia Antar Kementerian untuk membahas RPP PP 45/2005 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016, 7 April 2016, 15-16 April 2016, 25-26 April 2016, 2-4 Juni 2016, 22 Juni 2016, 19 Juli 2016, dan 12 Agustus 2016.

    Dalam rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP PP 45/2005 tanggal 15-16 April 2016, mengingat substansi pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN berupa pergeseran saham Negara tidak tepat dimasukkan dalam substansi RPP PP 45/2005, maka PAK RPP PP 45/2005 menyepakati antara lain perlunya perubahan PP 44/2005, dengan menambahkan substansi pergeseran investasi Pemerintah dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

    Selanjutnya dalam rapat-rapat PAK RPP PP 45/2005 juga dilakukan pembahasan terkait perubahan PP 44/2005. (hal ini juga sejalan dengan saran dari Jaksa Agung pada Legal Opinion sebagaimana Surat No. B-088/A/Gph.1 /05/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang pada intinya berbunyi: “Untuk itu guna memperjetas mekanisme pembentukan holding idealnya dibuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mekanisme pembentukan holding pada BUMN”).

    Adapun tahapan yang dilakukan sebelum PP 72 Tahun 2016 ditandatangani Presiden, sebagai berikut:

    1.     Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP

    26 Juli 2017 14:16:11