APLIKASI IOS DAN BILINGUAL WEBSITE JDIH KEMEN BUMN

Kamis, 4 Juli 2019, bertempat di Hotel Golden View Batam,

dilaksanakan pertemuan tentang website Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian BUMN.

Pertemuan ini mengungkap satu tahap maju dari website

JDIH Kemen BUMN. Apa itu?

Pertemuan itu dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Kepala Peraturan Perundang-undangan, Wahyu Setyawan. Hadir juga dalam pertemuan itu Kepala Bidang Teknologi Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Raden Septyarto Priandono. Selain itu hadir juga Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Kemen BUMN, Siddik dan AVP Legal & Counselor PT Telkom (Persero) Tbk, Rico Junian Sidharta.

Rini Widyastuti dalam pengantarnya menyatakan bahwa Website JDIH Kemen BUMN yang mulai tayang tahun 2016 ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada publik peraturan-peraturan terkait dengan BUMN. Dalam pembentukannya, website ini senantiasa merujuk pada peraturan yang ada dan juga selalu didukung oleh JDIHN BPHN Kemenkumham.

Wahyu Setyawan menambahkan, saat ini website JDIH Kemen BUMN telah dapat diunduh melalui aplikasi IOS bagi pengguna hp Iphone. “Kalau untuk hp android, website JDIH sudah lama bisa diunduh,” katanya. Selain itu, selain aplikasi IOS, website JDIH Kemen BUMN akan dilengkapi dengan fitur berbahasa Inggris. “Program bilingual ini masih dalam tahap pengembangan,” jelas Wahyu. Hal itu mengingat peraturan yang ada terkait BUMN, mulai dari UU BUMN hingga aturan turunannya sampai dengan Peraturan Menteri BUMN dan Surat Edaran harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. “Jelas, menerjemahkan peraturan tersebut satu per satu membutuhkan waktu. Namun secara TI sudah siap,” tambahnya.

Untuk penyempurnaan aplikasi dua bahasa itu, Siddik menyatakan bahwa pihak TI Kemen BUMN menyatakan siap mendukung tampilan JDIH. Siddik menyatakan bahwa khusus untuk aplikasi IOS tersebut, terdapat 3 menu utama yang akan tampil, yakni menu “pencarian”, “terpopuler” dan “disclaimer”. Untuk detal peraturan yang tampil di aplikasi IOS tersebut, terdapat 3 tabulasi, yakni katalog, abstrak dan full text.

Khusus untuk mendukung terjemahan peraturan perundang-undangan terkait BUMN, Rico Junian Sidharta dari Telkom juga menyatakan dukungannya. “Kami telah melakukan pendekatan dengan pihak Universitas Indonesia dalam dukungan terjemahan peraturan tentang BUMN tersebut, agar mendapatkan terjemahan yang standar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rico. Namun saat ini, website JDIH Kemen BUMN belum memperoleh terjemahan terstandar tersebut sehingga diperlukan adanya disclaimer. “Disclaimer tersebut dibutuhkan kalau terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang dirujuk adalah yang menggunakan Bahasa Indonesia,” ujar Wahyu Setyawan.

Wahyu Setyawan mengungkapkan betapa pentingnya terjemahan yang standar tersebut. Ia menyatakan, kala perundingan dengan pihak Uni Eropa dalam kerangka Indonesia-Eropean Uni Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) bulan Mei lalu, tiba-tiba ditayangkan UU BUMN dalam bentuk terjemahan Bahasa Inggris yang menerjemahkan BUMN sebagai “state controlled enterprises”, bukan “state owned enterprises”. Tentu saja itu hal itu menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang definisi BUMN.

Raden Septyarto Priandono dari JDIHN menjelaskan perbedaan terjemahan tersumpah dan terjemahan resmi (officially). Terjemahan tersumpah diperlukan untuk dokumen privat, sedangkan untuk dokumen peraturan perundang-undangan harus menggunakan terjemahan resmi. “Terjemahan resmi hanya dikeluarkan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya. Untuk itu, Raden Septyarto menyarankan, dalam program dua Bahasa website JDIH Kementerian BUMN tersebut, pihak Kementerian BUMN agar menyampaikan permohonan terjemahan resmi tersebut kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan. “Secara umum, dengan adanya aplikasi IOS dan program dua bahasa tersebut, website JDIH Kemen BUMN terlihat lebih maju dibanding website JDIH Kementerian lainnya, bahkan dibanding website JDIHN yang masih satu bahasa,” akunya.   

Dalam kesempatan itu pihak JDIHN juga mengingatkan perlunya dilakukan re-integrasi antara website JDIHN dan website JDIH Kemen BUMN, mengingat adanya tambahan metadata yang diperlukan oleh JDIHN. “Hal itu bisa diselesaikan oleh teman-teman TI BPHN dan TI Kemen BUMN,”ujar Raden Septyarto. Rini Widyastuti mengharapkan, dengan adanya progress pada website JDIH Kemen BUMN ini, akan lebih memudahkan publik mengakses peraturan-peraturan terkait BUMN. “Jadi website ini akan lebih banyak manfaatnya,” pungkasnya, sambil menutup pertemuan tersebut,

Majulah terus JDIH Kemen BUMN!