EVALUASI PERATURAN MENTERI TENTANG LAPORAN MANAJEMEN BUMN

Biro Hukum dan Keasdepan Layanan Hukum Kementerian BUMN tanggal 26 April 2019 menyelenggarakan rapat pembahasan tindak lanjut evaluasi atas Peraturan Menteri Nomor KEP-211/P-MBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Rapat tersebut berlangsung di Hotel GAIA Cosmo Yogyakarta, dihadiri seluruh pegawai Biro Hukum dan Keasdepan Layanan Hukum Kementerian BUMN serta perwakilan dari kedeputian teknis. Rapat tersebut dibuka oleh Plt. Biro Hukum sekaligus Plt. Asdep Layanan Hukum, Rini Widyastuti.

KEP-211/P-MBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara merupakan aturan tentang penyusunan Laporan Manajemen yang masih dijadikan referensi oleh BUMN sampai saat ini. Peraturan tersebut menjadi bahan untuk dievaluasi karena semakin dinamisnya kemajuan teknologi yang berimbas pada tata laksana penyampaian laporan. Selain itu, seiring berkembangnya zaman, berkembang pula peraturan dari stakeholder lain terhadap beberapa BUMN yang menimbulkan “benturan” dengan peraturan ini.

Beberapa hal yang menjadi sorotan peserta rapat adalah mengenai sinkronisasi Laporan Manajemen dengan jadwal pelaporan LKPP.  Laporan Manajemen pun perlu diatur apakah dalam bentuk hard copy atau soft copy, sesuai dengan PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Untuk itu perlu diatur juga laporan mengenai PMN dan PSO sepanjang ada di RKAP. Di samping itu perlu juga dipertimbangkan terkait dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BUMN. Semoga konsep Peraturan Menteri BUMN tersebut dapat dikoreksi dan didalami lebih lanjut.[jdih-KemenBUMN]