FGD BIRO HUKUM: PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI PERLU MEMPERTIMBANGKAN NAMA BAIK

17 Oktober 2017 15:38:48
Pengumuman, Lain-lain

Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Suparji, menjadi nara sumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Biro Hukum Kementerian BUMN Selasa siang, 17 Oktober 2017, bertempat di Ruang Rapat Lantai 10. Menurut Bastian, Kepala Biro Hukum, FGD yang bertajuk “BUMN Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korporasi” tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan pegawai di lingkungan Biro Hukum terhadap isu-isu baru dalam dunia hukum.

Suparji menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi pada intinya dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. “Selain itu Perma mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/pengurus,” ujar Suparji.

Suparji menyatakan bahwa dengan adanya Perma ini, BUMN sebagai korporasi menjadi salah satu subjek hukumnya. Dalam Perma tersebut, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan, bilamana: 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.  

Adapun tingkatan hukuman dalam Perma tersebut adalah: 1) Denda kepada korporasi; 2) Bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas; 3) Denda kepada pengurus korporasi; 4) Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Selain itu, berdasarkan KUHP dan Perma Nomor 13/2016 ini, pidana tambahan berupa penutupan sementara kegiatan usaha dimungkinkan diterapkan kepada korporasi.

Langkah hukum apa yang harus dilaksanakan oleh BUMN dalam menghadapi kasus tindak pidana korporasi? Suparji menjawab, yang penting BUMN harus menerapkan prinsip Business Judgment Rules (BJR) dengan sebaik-baiknya. “Penerapan BJR akan menjadi antisipasi bagi BUMN, sehingga dapat terhindar dari kasus tindak pidana korporasi tersebut,” kata Suparji. Namun jika ada BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka, maka lakukan advokasi dengan membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dari korporasi.  “Jika berlanjut pada proses hokum, dan dikenakan sanksi, maka laksanakan sanksinya dari tingkatan yang paling rendah dan tidak berdampak secara signifikan kepada eksistensi BUMN,”sarannya lagi.

Suparji melihat bahwa Perma Nomor 13/2016 tersebut dapat menjadi “senjata baru” bagi penegak hukum. “Senjata baru itu seharusnya ditembakkan secara professional dan terlatih kepada sasarannya, tidak justru menjadi ruang untuk selanjutnya melakukan negosiasi dan melakukan tindakan di luar hukum,” katanya.

Namun Suparji mengakui bahwa aspek reputasi atau nama baik korporasi merupakan hal yang lepas dari perhatian penyusunan Perma ini. “Padahal goodwill atau nama baik sebuah korporasi adalah hal yang penting bagi korporasi, sehingga sebaiknya kesalahan sebuah korporasi diproses melalui arbitrase,” ujar Suparji. Ia berharap perlu ada mekanisme yang lebih solutif bagi korporasi yang diduga melakukan kesalahan atau tindak pidana. [jdih-KemenBUMN]