FGD BISNIS DAN HAM DI BUMN: ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI PERUSAHAAN?

11 Mei 2018 14:31:14
Lain-lain

Saat ini relasi antara bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat kuat, nyaris tak bisa dipisahkan. Untuk itu, manajemen  di BUMN perlu memperhatikan hal-hal terkait HAM tersebut dalam praktik bisnisnya. Namun FGD ini mengungkap sisi hak asasi lainnya, yakni Hak Asasi Perusahaan.

Biro Hukum Kementerian BUMN tanggal 19 April 2018 lalu mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Bisnis dan HAM pada BUMN. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel JW Marriot Surabaya tersebut menampilkan 5 narasumber, yang berasal dari Kemenlu, Kemenkumham, PT Krakatau Stell (Persero) Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk dan Biro Hukum Kementerian BUMN.

Kegiatan yang mengundang 27 BUMN tersebut dimulai pukul 08.30 WITA. Bastian, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN menyampaikan dalam sambutannya bahwa tujuan diadakanya FGD ini ialah agar BUMN memiliki kesepahaman dari sisi eksekutif mengenai bisnis dan HAM, serta dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai praktik bisnis dan HAM di lapangan. “Dengan berbagi pengalaman, kita bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi baik bagi masyarakat maupun bagi negara,” ungkapnya.

Pentingnya Bisnis dan HAM

Bastian menegaskan bahwa dewasa ini bisnis dan HAM bukan hanya sebuah materi yang dibahas dalam acara formal atau non formal saja, tetapi sudah masuk pada ranah mata pelajaran di universitas. Dari situ sudah dapat terlihat, betapa pentingnya pengetahuan mengenai bisnis dan HAM tersebut. Sebagai pelaku bisnis, pengetahuan akan bisnis dan HAM dapat membangun citra perusahaan. “Ketika kita mampu memenuhi kewajiban kita sebagai pelaku usaha, maka akan tercipta image atau citra yang baik untuk perusahaan” katanya.

Bisnis dan HAM adalah dua hal yang sangat berkaitan. Banyak dijumpai di lapangan, pelaku bisnis sering kali mengabaikan dan melanggar hal-hak karyawannya, sehingga menyebabkan Bisnis dan HAM menjadi isu yang sering diperbincangkan baik dalam negeri maupun internasional. Contoh nyata yang disampaikan oleh Andi T Salahuddin, salah satu narasumber pada FGD ini, yakni ketika terjadi kasus meledaknya pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kasus meledaknya pabrik petasan tersebut menewaskan 47 korban jiwa, dan seluruh korbannya merupakan karyawan pabrik tersebut. Seperti yang dikutip dari detik.com, pelaku bisnis pabrik petasan tersebut dinyatakan melanggar peraturan, diantaranya mempekerjakan karywan di bawah umur, upah kerja tak layak, serta pendirian pabrik petasan yang jaraknya 10 meter dari SMPN 1 Kosambi, yang juga dekat dengan pemukiman warga.

Isu Bisnis dan HAM di Luar Negeri

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham tersebut menuturkan jika isu bisnis dan HAM tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di internasional, “Contoh lain ialah di Brazil, saat itu Brazil sedang gencar melakukan pembangunan stadion karena akan menjadi tuan rumah piala dunia, namun di balik itu semua banyak korban yang berjatuhan, mengapa? Karena SOP yang tidak sesuai dan banyak HAM yang dilanggar, hal hal seperti itu harusnya bisa dihindari,” paparnya.

Lebih lanjut, di Qatar terdapat 1000 orang karyawan dirawat pada unit trauma, “Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka diperlakukan seperti binatang, dengan fasilitas dan hak yang tidak terpenuhi dan juga tidak memadai, juga gaji yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerjanya,” terangnya. Masih banyak pelaku bisnis yang mengabaikan dan melanggar HAM.

Oleh sebab itu PBB mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) dengan 3 pilar guna merespon terhadap isu bisnis dan HAM  tersebut. Ketiga pilar tersebut ialah protect, respect dan remedy. Indonesia sendiri mendukung penuh resolusi tersebut sebagai wujud komitmen dalam pemajuan dan perlindungan HAM di bidang bisnis.

Dalam pemaparannya, Andi menjelaskan jika protect adalah pilar awal yang harus dilakukan. “Kita harus mendorong Kementerian atau Lembaga terkait untuk meningkatkan dan melindungi HAM termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi,” ujarnya. Karena hal pertama yang harus dibenahi ialah pelaku bisnis itu sendiri.

Pilar kedua adalah respect atau menghormati/menghargai, “Tapi jika dikaitkan dengan bisnis dan HAM, respect di sini berarti kita mendorong perkembangan budaya HAM di dalam sebuah korporasi,” ujarnya. Selanjutnya yang terakhir ialah remedy yang berarti melindungi seluruh HAM warga negara, termasuk juga kelompok rentan yang dipengaruhi oleh produk, layanan, bahkan operasi bisnis, melalui perluasan akses mekanisme pengaduan.

Panduan Nasional Bisnis dan HAM Sedang Disusun

Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu yang menjadi narasumber berikutnya dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun panduan nasional bisnis dan HAM yang diharapkan dapat menjadi referensi seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi UNGP di Indonesia. Panduan tersebut nantinya akan memasukkan rekomendasi bagi pemerintah maupun bisnis untuk menjalankan tiga pilar UNGP tersebut. Terkait itu, sudah dilakukan rapat koordinasi nasional pada 2 November 2017 guna menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait draft panduan nasional bisnis dan HAM.

Hasil rakornas tersebut menunjukkan bahwa penyusunan panduan nasional bisnis dan HAM tersebut dipandang penting karena dapat memperjelas tanggung jawab pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Agar panduan tersebut dapat diaplikasikan secara efektif, maka proses penyusunannya pun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Panduan juga bersifat rujukan, tidak mengikat dan juga bukan produk hukum baru, jadi harus juga memperhatikan kondisi dan perkembangan di seluruh sektor ekonomi,” terangnya.

Selain itu, disepakati bahwa bisnis dan HAM diharapkan dapat berjalan secara berdampingan, agar dapat lebih meningkatan daya saing bisnis, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Lanjutnya, perlunya harmonisasi dan koherensi antar seluruh kementerian atau lembaga agar panduan tidak tumpang tindih dengan peraturan nasional terkait bisnis dan HAM lainnya. “BUMN diminta untuk dapat memuat panduan dan menjadi contoh perlindungan HAM oleh pelaku bisnis lainnya,” kata Habib.

Telkom dan Krakatau Stell telah Menerapkan Aturan HAM

Sebagai bentuk gerakan mendukung bisnis dan HAM, Adriani yang menjadi narasumber mewakili Telkom, menjelaskan dalam paparannya bahwa Telkom sebagai salah satu perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN sudah menerapkan peraturan guna memenuhi kriteria good company yang patuh akan HAM bagi karyawannya. “Telkom memiliki banyak peraturan mengenai hak-hak karyawannya sesuai peraturan yang berlaku, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peraturan yang dapat memenuhi hak para karyawan tersebut,” kata Adriani dalam paparannya.

Peraturan pertama mengenai hak yang dimiliki oleh Telkom ialah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karenanya,Telkom memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas mengikuti proses rekrutmen untuk menjadi karyawan. Selanjutnya hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, “Sesuai peraturan baru, kita mengizinkan karyawan kita untuk menikah dengan sesama karyawan, memberikan cuti untuk melaksanakan pernikahan dan memberikan fasilitas kesehatan untuk karyawan dan keluarganya, semua Telkom penuhi untuk menjamin hak karyawan,” terangnya. Contoh lainnya, dalam memenuhi hak mengembangkan diri, dan hak atas Pendidikan, karyawan dibebaskan untuk mengikuti pelatihan, melanjutkan pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang produktif dan profesional.

Karyawan Telkom juga mendapatkan haknya atas jaminan sosia dalam bentuk jaminan sosial kesehatan dan pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta hak hidup sejahtera. “Kita adakan rumah dinas untuk karyawan, juga bantuan biaya perumahan bagi karyawan yang membutuhkan” jelasnya.

Tidak lupa juga Telkom memberikan hak kepada wanita baik cuti melahirkan maupun cuti haid. “Karena setahu saya tidak semua perusahaan memberikan cuti haid bagi karyawannya, padahal hal tersebut adalah bentuk dari hak asasi bagi karyawan perempuan. Telkom berusaha agar semua karyawan dapat mendapatkan haknya dan bisa berbahagia sehingga dapat memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan sebagai timbal baliknya,”katanya menutup pemaparan.

Hak Asasi Perusahaan?

Sementara itu, Pria Utama, salah seorang narasumber FGD ini yang juga Kepala Biro Hukum PT Krakatau Steel menyatakan bahwa perusahaannya telah menerapkan peraturan yang intinya memenuhi hak karyawan. Tidak berbeda dengan Telkom, PT Krakatau Steel pun telah menerapkan beberapa hak yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. “Perusahaan memiliki peraturan yang memberikan hak untuk karyawan, tidak jauh berbeda seperti Telkom, kami memiliki hak atas kesejahteraan, hak memiliki rasa aman, dan hak-hak lainnya yang dirasa perlu sudah kami terapkan sejauh sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Menaati peraturan mengenai bisnis dan HAM bukan hanya antara perusahaan dan juga karyawan, tapi juga antara perusahaan dan masyarakat. “Ada hal yang kadang sedikit membingungkan, dan juga membuat image perusahaan menjadi buruk, yaitu pembebasan lahan,” ungkapnya. Menjaga aset milik perusahaan adalah sebuah kewajiban, maka tidak jarang ketika melakukan pembebasan lahan sering terjadi sedikit masalah dengan masyarakat. “Citra perusahaan jadi buruk ketika kami harus memaksa masyarakat yang menduduki lahan kita pindah ke tempat lain, padahal kita hanya sedang menjaga aset kami, mendapatkan hak kami sebagai sebuah perusahaan, dan perusahaan kami ini adalah milik negara,” ungkapnya.

Menurut Pria, permasalahan pembebasan lahan seperti ini sering kali terjadi, sehingga menurutnya seharusnya hak asasi perusahaan pun merupakan bagian dari bisnis dan HAM. “Seringnya kita terpaku pada bagaimana hak karyawan atau hak masyarakat, tapi kita selalu melupakan hak perusahaan. Ini selalu terjadi. Hak yang harusnya didapatkan oleh perusahaan seringkali dilupakan,” gugatnya.

Demikian perjalanan diskusi FGD bisnis dan HAM siang itu, semoga dalam diskusi-diskusi berikutnya akan dapat dirumuskan lebih lanjut mengenai hak asasi perusahaan itu. [jdih-KemenBUMN]