FGD EVALUASI PERATURAN MENGENAI RKAP BUMN

Tahun 2019 ini terdapat beberapa aturan yang akan menjadi objek objek evaluasi Biro Hukum Kementerian BUMN. Salah satunya adalah aturan mengenai  penyusunan RKAP BUMN.

Biro Hukum Kementerian BUMN pada tanggal 22 Maret 2019 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Atas Peraturan Menteri Nomor KEP-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (RKAP BUMN). Kegiatan FGD tentang evaluasi Peraturan Menteri tentang RKAP BUMN tersebut berlangsung di Hotel Jambuluwuk Batu-Malang, dihadiri perwakilan dari 30 BUMN. Acara tersebut dibuka dan dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Rini Widyastuti.

KEP-101/MBU/2002 tentang RKAP BUMN tersebut merupakan satu-satunya aturan tentang penyusunan RKAP yang masih diacu oleh BUMN hingga saat ini. “Padahal aturan tersebut sudah sangat lawas, umurnya sudah 17 tahun,” ujar Plt. Kepala Biro Hukum. Dengan aturan yang sudah lama tersebut, wajar kalau muatannya tidak lagi mencerminkan kondisi saat ini. Misalnya, dalam aturan yang berbunyi “Keputusan” (padahal seharusnya disebut “Peraturan”) tersebut, masih ada terminologi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), yang saat ini sudah diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Juga terdapat berbagai terminologi lainnya yang perlu disesuaikan, mengingat perkembangan zaman.

Cukup banyak masukan dan saran dari perwakilan BUMN yang hadir dalam FGD tersebut. Antara lain terkait dengan keselarasan waktu penyampaian konsep RKAP bagi BUMN Terbuka yang juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada juga masukan mengenai Shareholder Aspiration Letter (SAL) yang dalam KEP-101 tersebut belum diatur. Ketentuan SAL tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN. Juga perlu dibahas lebih lanjut, mengenai opsi bilamana sampai dengan bulan Januari tahun berjalan, RKAP tersebut belum disahkan, apakah akan menggunakan konsep RKAP yang telah diajukan oleh direksi BUMN atau menggunakan RKAP tahun sebelumnya. “Hal-hal tersebut perlu didalami lebih lanjut dalam rapat selanjutnya,” tegas Rini Widyastuti.

Wahyu Setyawan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam kesempatan tersebut mendorong agar perwakilan BUMN dapat memberikan kontribusi masukan atas evaluasi aturan tentang RKAP BUMN ini melalui website JDIH Kementerian BUMN. “Kita memiliki aplikasi Program Evaluasi Peraturan Menteri BUMN atau disingkat dengan PREPARE BUMN yang dapat digunakan untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi suatu peraturan Menteri BUMN,” kata Wahyu.

Semoga makin banyak yang berkontribusi dalam aplikasi PREPARE BUMN, dan semoga aturan-aturan mengenai BUMN memiliki kualitas yang lebih baik dan semakin baik.