ISU-ISU STRATEGIS PERUBAHAN RUU BUMN

29 Juni 2018 13:19:47
Lain-lain

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasan terhadap BUMN harus dilakukan secara profesional. Berdasarkan hal tersebut, pengurusan dan pengawasan terhadap BUMN telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Berdasarkan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas (Prolegnas RUU Prioritas) Tahun 2018, UU BUMN telah masuk dalam rencana undang-undang yang akan dilakukan perubahan dengan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berkenaan dengan itu, Tim Pengkajian Perubahan Undang-Undang BUMN yang dibentuk dalam rangka memberikan masukan kepada Menteri BUMN atas rencana perubahan Undang-Undang BUMN tersebut pada pertengahan Mei 2018 lalu mengelar rapat tim. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum tersebut beragendakan penyusunan isu-isu strategis RUU BUMN.

Iu-isu strategis UU BUMN yang dibahas Tim tersebut, antara lain bentuk BUMN, maksud dan tujuan BUMN, pemberlakuan hukum, kekayaan dan penyertaan modal negara, pengurusan dan pengawasan, restruturisasi, pembubaran BUMN, pelayanan umum, status karyawan, auditor, penggunaan laba, optimalisasi dan penghapusan asset, tanggung jawab social dan lingkungan, kemandirian persero sebagai badan usaha termasuk pengelolaan asset, privatisasi, penyelesaian rugi perusahaan, penyelenggaraan monopoli, pengelolaan anak perusahaan, sinergi BUMN, dan mediasi.

Rapat tersebut menyisakan pe-er bagi anggota Tim untuk melakukan inventaris kembali atas isu-isu strategis yang sudah disusun guna ditambah atau dikurangi. Selanjutnya isu-isu strategis tersebut akan dikaji pertopik oleh tim, dan akan dikaji lebih pada rapat selanjutnya. Semoga apa yang direncanakan oleh Tim dapat berjalan dengan baik.