KAJIAN TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM RUU PERUBAHAN UU BUMN

21 September 2018 07:22:03
Lain-lain

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran BUMN tersebut, pengurusan dan pengawasan terhadap BUMN harus dilakukan secara profesional. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Berdasarkan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas (Prolegnas RUU Prioritas) Tahun 2018, UU BUMN telah masuk dalam rencana undang-undang yang akan dilakukan perubahan dengan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Untuk membahas hal tersebut, Rabu, 16 Mei 2018 lalu telah dilaksanakan rapat Tim RUU BUMN di ruang rapat lantai 10 gedung Kementerian BUMN. Rapat dipimpin Kepala Biro Hukum yang juga selaku Ketua Tim Pengkajian, dengan agenda penyusunan isu-isu strategis RUU BUMN.

Isu-isu strategis dalam RUU BUMN cukup banyak, dari hal yang terkait bentuk BUMN, maksud dan tujuan BUMN, pemberlakuan hukum, kekayaan dan penyertaan modal negara, pengurusan dan pengawasan, restruturisasi, pembubaran BUMN, pelayanan umum, status karyawan, auditor, penggunaan laba, optimalisasi dan penghapusan asset, tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemandirian persero sebagai badan usaha termasuk pengelolaan asset, privatisasi, penyelesaian rugi perusahaan, penyelenggaraan monopoli, pengelolaan anak perusahaan, sinergi BUMN, hingga mediasi BUMN.

Bentuk BUMN diusulkan menjadi satu bentuk badan hukum, yaitu Persero saja dan badan usaha yang berbentuk Perum dihapuskan. Sementara untuk maksud dan tujuan BUMN dibagi menjadi 2, yaitu korporasi dan agent of development. Korporasi fokus pada upaya mencari keuntungan dan memberikan kontribusi bagi pemasukan negara sementara agnet of development bertugas mendukung perekonomian nasional dengan memberikan bimbingan bagi pengusaha dan perusahaan di bawah BUMN.

Untuk pemberlakuan hukum, arah RUU akan dibentuk pada arah lex specialist atau pelengkap bagi undang-undang perseroan terbatas (UU 40 tahun 2007). Isu strategis selanjutnya ialah kekayaan dan penyertaan modal negara, dimana seluruhnya dikuasai oleh BUMN, sumber dari modal pemerintah, modal yang dipisahkan atau pemilik modal lainnya, aset BUMN, dan sumber lain yang sah sesuai dengan RPP 45. Mengenai pengurusan dan pengawasan diperlukan penegasan bahwa direksi BUMN bukan penyelenggara negara atau pelaksana negara, dan dalam menjalankan tugasnya direksi melaksanakannya sesuai prinsip-prinsip business judgement rule (BJR), begitu pula dewan komisaris.

Dalam restrukturisasi, segala tindakan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, untuk mencakup ruang lingkup restrukturisasi internal dan restrukturisasi sektoral serta penjualan saham. Isu strategis Pembubaran BUMN dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas apabila restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan. Pelayanan Umum/PSO (Public Service Obligation) dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada BUMN serta apabila konsep Perum dihilangkan maka pemerintah dapat membentuk/menetapkan BUMN tertentu dengan tujuan melaksanakan PSO sebagaimana saat ini dilakukan oleh Perum. Sementara status karyawan merujuk kepada RPP 45, antara lain status karyawan BUMN pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai karyawan yang bersumber dari professional hire, perlu pengaturan batas usia karyawan yang dijadikan direksi tidak perlu pensiun. Mengenai isu strategis mengenai auditor, sesuai dengan RPP 45, akuntan publik bertugas sebagai auditor eksternal. Selanjutnya pengaturan penggunaan laba dan cadangan persero disesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas.

Isu strategis optimalisasi dan penghapusan aset dilakukan oleh direksi termasuk pula kepengurusannya, berdasarkan mekanisme yang diatur direksi dengan memperhatikan pembatasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS atau keputusan Menteri. Sedangkan isu tanggung jawab sosial dan lingkungan memiliki dua perhatian, yaitu sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba dan atau dibiayakan. Kedua dana program kemitraan dapat diserahkan BUMN khusus Pembina UKM.

Untuk isu kemandirian Persero sebagai badan usaha termasuk pengelolaan aset, Direksi berwenang penuh dalam pengelolaan BUMN sesuai dengan pembatasan peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS atau Menteri serta di luar BUMN dilarang campur tangan. Privatisasi diubah menjadi “penjualan saham”. Sementara penyelesaian rugi perusahaan perlu pengaturan lebih lanjut yang membahas mengenai kesalahan administrasi yang pelanggarannya diselesaikan dengan proses sesuai ketentuan korporasi.

Isu strategis selanjutnya ialah penyelenggaraan monopoli. Terkait hal ini, Persero dapat melakukan monopoli yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi lain sepanjang ditetapkan dalam undang-undang. Untuk isu pengelolaan anak perusahaan dan sinergi BUMN keduanya diselaraskan dengan definisi dan pengaturan RPP 45. Isu terakhir adalah mediasi yang mengatur bagaimana BUMN dan anak BUMN melakukan mediasi, dalam rangka menyelesaikan keadaan yang tidak sepaham.

Kegiatan rapat penyusunan isu-isu strategis RUU BUMN ini ditutup oleh Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN dengan kesimpulan para peserta rapat akan melakukan inventaris kembali atas isu-isu strategis yang sudah disusun guna ditambah atau dikurangi, Isu-isu strategis tersebut akan dikaji per topik oleh tim, dan akan disajikan dalam rapat berikutnya. Hal ini merupakan langkah persiapan internal, menunggu draft resmi dari DPR mengenai perubahan UU BUMN dimaksud. [jdih KemenBUMN]