KUNJUNGAN DPRD BANGKA KE KEMENTERIAN BUMN

09 Pebruari 2018 16:40:44
Lain-lain

Biro Hukum Kementerian BUMN menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bangka pada Jumat, 2 Februari 2018 bertempat di Lantai 10 gedung Kementerian BUMN. Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bangka ini dimaksudkan untuk berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian BUMN mengenai Surat Edaran Menteri BUMN tentang larangan pemindahtanganan Aktiva BUMN dengan mekanisme Hibah dan lainnya.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 hingga 11.30 tersebut berfokus pada surat Menteri BUMN Nomor S-155/MBU/2012 tentang Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan dalam rangka pengamanan aktiva tetap BUMN, sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diminta agar tidak melakukan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dengan mekanisme hibah atau mekanisme lain tanpa kompensasi. Selanjutnya, pemindahtanganan aktiva tetap tersebut agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan perusahaan.

“Spirit surat yang diterbitkan tahun 2012 ini adalah untuk melindungi dan memagari agar aset BUMN tidak mudah diberikan secara hibah kepada pihak eksternal, apalagi kalau terjadi kerugian BUMN bisa disebut kerugian negara,” jelas  Wahyu Setyawan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Kepala Biro Hukum dalam rapat tersebut. Lanjutnya, pemindahtanganan aset BUMN dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu penjualan, tukar menukar, ganti rugi dan penyertaan modal. Di luar empat cara tersebut, aset BUMN dapat dipindahtangankan pada pihak ketiga dengan “cara lainnya”, yang harus mendapat persetujuan menteri dan disyaratkan “untuk kepentingan perusahaan”.

Konsultasi anggota DPRD Kabupaten Bangka ke Biro Hukum Kementerian BUMN tersebut didasari adanya masalah yang berkaitan dengan aset milik BUMN. Dijelaskan oleh Hendra Yunus, Ketua Komisi III DPRD Bangka, terdapat satu jalan milik PT Timah di komplek perumahan yang dulunya dihuni oleh karyawan BUMN,  yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. “Jalan itu sangat membutuhkan perbaikan,” ujar Hendra.

Masalahnya, PT Timah tidak mau melakukan pemeliharaan terhadap jalan yang saat ini dilalui oleh masyarakat umum tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Daerah tidak bisa mendanai perbaikan tersebut karena bukan merupakan aset milik Pemda. “Makanya, surat Menteri BUMN yang melarang hibah tersebut (ke Pemda) tidak memberi solusi terhadap perbaikan jalan yang rusak tersebut,” tambah Hendra.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu Setyawan menyarankan agar Pemda Bangka terlebih dahulu menyampaikan surat ke Menteri BUMN c.q. Deputi PISM terkait keinginan pemindahtanganan aset milik PT Timah. “Dengan begitu Deputi PISM dapat melakukan pendekatan dengan pihak PT Timah, untuk dapat memperbaiki jalan tersebut,” katanya. Semoga aspirasi masyarakat tersebut dapat terwujud. [JDIH-KemenBUMN]