PENYAMPAIAN KETERANGAN PRESIDEN: PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

13 April 2018 05:48:07
Lain-lain

Hari itu, Selasa, 10 April 2018, Hambra, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN menyampaikan Keterangan Presiden di depan sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)].Sidang tersebut berlangsung dari pukul 11.21 hingga 12.14. Sidang diketuai oleh Hakim Aswanto, didampingi oleh Hakim Konstusi lainnya.

Dalam kesempatan itu, Hambra menyampaikan beberapa hal penting terkait uji UU BUMN tersebut. Dalam penyampaian Keterangan tersebut, Presiden berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, Presiden berpandangan bahwa adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah jika Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Alasan Presiden menyatakan hal tersebut, dalam Keterangan Presiden tersebut karena pemohon  hanya berasumsi-asumsi saja bahwa pengelolaan BUMN telah “salah arah” dan “terus merugikan kepentingan bangsa” apabila tujuannya adalah mencari keuntungan tanpa melihat BUMN secara keseluruhan. Selanjutnya, Presiden menilai dalil permohonan Para Pemohon juga mengkait-kaitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari pasal yang dianggap merugikan para Pemohon, sama sekali bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi hanya menguji UUD 1945, bukan peraturan di bawahnya.

Karenanya, permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan constitutional review ini lebih merupakan constitutional complaint daripada constitutional review, namun tidak ada kerugian yang bersifat spesifik maupun aktual terhadap diri Para Pemohon serta tidak terdapatnya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Karenanya, Presiden dalam Keterangan Presiden tersebut menyatakan menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dan minta agar kiranya Hakim menerima Keterangan Presiden ini secara keseluruhan.