PERSETUJUAN DPR DAN IMBRENG SAHAM BUMN DALAM PP 72 TAHUN 2016

28 Juli 2017 08:55:34
Lain-lain

Salah satu isu yang mencuat dalam perdebatan publik adalah mengenai “diambilnya” kewenangan persetujuan DPR terkait imbreng Saham BUMN melalui terbitnya PP 72 Tahun 2016. Benarkah demikian?

KEWENANGAN DPR

BERDASAR KETENTUAN

Berdasarkan telaahan atas berbagai ketentuan di bidang keuangan Negara, berikut hal-hal yang memerlukan persetujuan DPR:

a.      Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah. Pasal 3 ayat (7)  dan (8) UU 17/2003

b.     APBN (terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja). Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003

c.      Perubahan APBN. Pasal 27 (5) UU 17/2003

d.     Pemberian pinjaman dan/atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU 17/2003

e.      Pemberian/Penerimaan hibah/pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada atau dari pemerintah/lembaga asing (Pasal 23 ayat (1) UU 17/2003). Pasal 23 ayat (1) UU 17/2003

f.       Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Pasal 24 ayat (2) UU 17/2003

g.     Penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara oleh Pemerintah Pusat .Pasal 24 ayat (5) UU 17/2003 dan  Pasal 3 ayat 1 PP 33/2005 dan penjelasannya

h.     Pemberikan pinjaman dan/atau melakukan oleh Pemerintah Pusat penyertaan modal kepada perusahaan swasta dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional. Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003

i.       Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah untuk:

a.   tanah dan/atau bangunan.

b.   barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46 ayat(1)  UU 1/2004)

j.       Penghapusan piutang Negara oleh Presiden dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar  Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c PP 14/2005 Tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

ANALISIS

Penggunaan surplus penerimaan Negara untuk dijadikan penyertaan pada perusahaan Negara berarti ada aliran cash dari Negara yang bersumber dari surplus dimaksud untuk keperluan penyertaan, baik untuk pendirian ataupun tambahan penyertaan. Dalam hal ini inbreng saham kiranya tidak masuk dalam kategori ini karena pada dasarnya tidak ada aliran cash dari Negara untuk dijadikan penyertaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 PP 44/2005 dan penjelasannya, maka penyertaan ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan Sumber lainnya (agio saham dan keuntungan revaluasi aset), dimana PMN yang bersumber dari APBN meliputi: a) dana segar;  b) proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara; c) piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, d) aset-aset negara lainnya, yaitu aset negara yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Apabila aset negara lainnya yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara belum direncanakan dalam APBN, maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme APBN. Yang dimaksud dengan mekanisme APBN dalam hal ini adalah pencatatan nilai aset dimaksud dalam APBN sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai Penyertaan Modal Negara.

Saham Negara di satu BUMN yang dialihkan/diinbrengkan kepada BUMN lain untuk dijadikan PMN dikategorikan PMN yang bersumber dari APBN yang berasal dari aset negara lainnya. Saham Negara dimaksud pada saat awal penyertaannya telah melalui mekanisme APBN sehingga apabila saham Negara tersebut akan dialihkan untuk dijadikan penambahan ke BUMN lain, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti mekanisme APBN kembali karena pada dasarnya tidak ada unsur pembebanan/pengeluaran dari APBN, yang ada hanyalah perubahan portofolio saham Negara yang semula ada di 2 BUMN menjadi di 1 BUMN namun dari segi jumlah materi secara kumulatif tetap sama. Berdasarkan hal tersebut kiranya mekanisme APBN melalui persetujuan DPR tidak diperlukan dalam hal pengalihan saham, namun perlu kiranya pelaporan terkait dengan perubahan portofolio.

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemda atau sebaliknya.  Dalam PP 2 tahun 2012 tentang Hibah daerah diatur bahwa hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Selanjutnya diatur pula bahwa hibah dapat berbentuk uang, barang atau jasa. Yang dimaksud dengan “uang” adalah kas atau mata uang asing, kemudian “barang” adalah barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang, sedangkan “jasa” adalah bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.

Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan penerimaan sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga pihak yang menerima tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Dari pengertian-pengertian tersebut kiranya inbreng saham tidak termasuk kategori hibah ataupun pinjaman.

PP 10/ 2011 tentang Tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah mengatur bahwa Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.  Sedangkan  Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau  surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang  tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Dari pengertian-pengertian tersebut kiranya inbreng saham tidak termasuk kategori hibah ataupun pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada atau dari pemerintah/lembaga asing.

Dari PP 33/2005 dan Perubahannya tentang Privatisasi BUMN, maka pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil Privatisasi. Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil Privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPR-RI atas RAPBN dimaksud sudah termasuk didalamnya persetujuan atas rencana privatisasi BUMN-BUMN yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Privatisasi dilakukan terhadap saham Negara dan saham dalam simpanan. Untuk selanjutnya hasil privatisasi saham Negara akan masuk langsung ke Negara sebagai sebagai penerimaan , sedangkan hasil privatisasi saham dalam simapanan akan masuk dalam kas BUMN.

Selanjutnya dalam Pasal 1 UU 17/2003 disebutkan bahwa Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk disebut privatisasi harus memenuhi unsur :

  • Ada penjualan.Yang dijual adalah saham Negara atau saham dalam dalam simpanan.
  • Hasil penjualan adalah uang/dana cash yang masuk ke Negara untuk privatisasi saham Negara, atau masuk ke kas BUMN apabila yang diprivatisasi saham dalam simpanan.
  • Masuk dalam RAPBN. Dari  unsur-unsur dimaksud kiranya secara kumulatif harus dipenuhi, salah satu saja tidak tercakup maka bukan privatisasi.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kiranya inbreng saham tidak termasuk dalam kategori privatisasi.

Dalam PP 44/2005 pasal 5 diatur bahwa Negara dapat melakukan penyertaan modal  pada Perseroan Terbatas yang belum ada saham Negara. Selanjutnya diatur juga bahwa salah satu sumber penyertaan adalah piutang Negara yang ada dalam APBN.

Pinjaman untuk dijadikan penyertaan modal pada swasta adalah Negara memberikan pembiayaan melalui utang yang nantinya akan dikonversi menjadi PMN. Apabila PMN tersebut sejumlah 51% saham maka akan menjadi BUMN Persero  dan apabila kurang menjadi Perseroan Terbatas Minoritas.

Dari penjelasan tersebut kiranya inbreng saham BUMN tidak termasuk dalam kategori ini.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (UU 1/2004, PP 6/2006). Barang dikategorikan dalam tanah, bangunan, dan BMN selain dua hal tersebut. Selanjutnya investasi saham diatur dalam bab tersendiri tidak embadded dengan bab mengenai BMN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham merupakan investasi, bukan barang milik Negara. Saham merupakan investasi yang tercatat dalam hal ini atas nama Negara/pemerintah yang sebelumnya telah disahkan dalam APBN. Pengalihan saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan Negara berkurang secara absolute, namun yang terjadi adalah perubahan portofolio.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya inbreng saham tidak termasuk dalam pemindahtanganan BMN, namun yang terjadi adalah pergeseran investasi.

Piutang Negara adalah Piutang Negara adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun sesuai UU 49 Perpu 1960.

Dari pengertian piutang tersebut kiranya inbreng saham tidak termasuk dalam penghapusan piutang, karena yang dihapus adalah penyertaan Negara di satu BUMN, namun ada penambahan di BUMN lainnya yang diserahi saham.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses restrukturisasi termasuk pembentukan holding BUMN sebagaimana diatur dalam PP 44/2005 jo PP 72/2016 tidak memerlukan persetujuan DPR. Hal ini juga selaras dengan Pendapat Hukum dari Jaksa Agung sebagaimana Surat No. B-088/A/Gph.1 /05/2016 tanggal 23 Mei 2016.

[JDIH-KemenBUMN]