PROSES LAHIRNYA PP 72 TAHUN 2016

26 Juli 2017 14:16:11
Lain-lain

PP 72 Tahun 2016 telah dibahas melalui proses rapat Panitia Antar Kementerian (PAK), harmonisasi, pleno  harmonisasi dan selanjutnya ditandatangani Presiden. Mengetahui proses lahirnya PP 72 Tahun 2016 ini  setidaknya dapat memberi gambaran tentang betapa  seriusnya pembahasan PP 72 ini dilakukan.

Beberapa kementerian/lembaga yang intens terlibat dalam penyusunan PP 72 tahun 2016 adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan,  Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kronologis Lahirnya PP 72 Tahun 2016

Pada awalnya Pemerintah mengusulkan RPP Perubahan PP 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN dan telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 (Keppres Nomor 10 Tahun 2016).

Rapat-rapat Panitia Antar Kementerian untuk membahas RPP PP 45/2005 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016, 7 April 2016, 15-16 April 2016, 25-26 April 2016, 2-4 Juni 2016, 22 Juni 2016, 19 Juli 2016, dan 12 Agustus 2016.

Dalam rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP PP 45/2005 tanggal 15-16 April 2016, mengingat substansi pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN berupa pergeseran saham Negara tidak tepat dimasukkan dalam substansi RPP PP 45/2005, maka PAK RPP PP 45/2005 menyepakati antara lain perlunya perubahan PP 44/2005, dengan menambahkan substansi pergeseran investasi Pemerintah dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN.

Selanjutnya dalam rapat-rapat PAK RPP PP 45/2005 juga dilakukan pembahasan terkait perubahan PP 44/2005. (hal ini juga sejalan dengan saran dari Jaksa Agung pada Legal Opinion sebagaimana Surat No. B-088/A/Gph.1 /05/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang pada intinya berbunyi: “Untuk itu guna memperjetas mekanisme pembentukan holding idealnya dibuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mekanisme pembentukan holding pada BUMN”).

Adapun tahapan yang dilakukan sebelum PP 72 Tahun 2016 ditandatangani Presiden, sebagai berikut:

1.     Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP
  Perubahan PP 44/2005 ke Presiden dilakukan dengan surat Menteri BUMN Nomor S-240/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016.

2.       Rapat Harmonisasi I pada tanggal 28 April 2016 dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian BUMN.

3.        Rapat Harmonisasi II dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juni 2016.

4.        Rapat Klarifikasi ke I di Kementerian Sekretariat Negara pada 28 Juni 2016.

5.        Substansi perubahan PP 44/2005 dan PP 45/2005 juga dibahas dalam Rapat Terbatas tanggal 12 Agustus 2016.

6.        Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 18 Agustus 2016, 29 Agustus 2016 dan 5 September 2016.

7.        Rapat Klarifikasi ke II di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 30 November 2016 yang dihadiri oleh para pakar Hukum, dan Kementerian Terkait.

8.         Rapat Klarifikasi ke III di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal  15 Desember 2016.

Demikian proses lahirnya PP 72 Tahun 2016, yang telah melibatkan berbagai Kementerian terkait dan diproses dari bulan April hingga Desember 2016.
[JDIH-KemenBUMN]