RAPAT PERDANA TIM PAK PERUBAHAN PP PERUM PERURI

13 Oktober 2017 16:45:49
Lain-lain

Jumat, 13 Oktober 2017, bertempat di ruang rapat lantai 7 Kementerian BUMN, Deputi Bidang Infrastruktur dan Bisnis Kementerian BUMN, Pak Hambra, memimpin rapat Perdana (kick off) Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) mengenai Perubahan PP Perum Peruri. Tim tersebut terdiri dari perwakilan-perwakilan Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet serta Perum Peruri sebagai nara sumber.

Saat ini Perum Peruri sesuai PP 32/2006 telah mendapatkan penugasan pencetakan uang rupiah sesuai amanat UU No 7/1009, selain menjalankan tugas pencetakan dokumen security negara dan dokumen security lainnya, apabila diminta instansi berwenang.

Saat ini, khusus untuk dokumen keimigrasian yang ditugaskan oleh Ditjen Keimigrasian diperlukan pengguatan dalam hal penunjukan langsung kepada Peruri dengan mempertimbangkan sifat dari dokumen keimigrasian yang seharusnya semaksimal mungkin aman dari potensi pemalsuan dan untuk menjaga kontinuitas ketersediaan dokumen dalam kaitan pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu, mempertimbangkan resistensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dalam perubahan PP ini perlu dipertegas mengenai pemberian penugasan pencetakan materai kepada Peruri. Walaupun penugasan pencetakan materai tersebut secara legalitas sudah diamanatkan oleh PP 28/1986, yakni pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Pencetakan dalam rangka pengadaan benda materai dilaksanakan oleh Perum Peruri".

Dwi Ari Purnomo, Asdep Pelayanan Hukum Kementerian BUMN dalam rapat tersebut juga menandaskan bahwa disamping hal yang terkait penugasan kepada Perum Peruri tersebut, dalam perubahan PP ini juga akan dibahas mengenai tata kelola Perum Peruri sebagai BUMN. “Perlu ada penyesuaian dengan standar tata kelola BUMN Perum lainnya, untuk mengefektifkan proses tata kelola dan mempermudah Pemilik Modal dalam memberikan arah kebijakan,” ujar Dwi Ari Purnomo.

Perubahan PP Perum Peruri tersebut merupakan amanat dari Keppres Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, dengan penanggung jawab pemrakarsa Kementerian BUMN. “Penyelesaian Perubahan PP 32/2006 ini di tahun 2017 akan menjadi prestasi tersendiri bagi semua pihak terlibat,” ungkap Bastian, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN. [jdih/kemenbumn]