SOSIALISASI JDIH KEMENTERIAN BUMN DAN JDIHN DI LAMPUNG

Tanggal 24 Oktober 2019 lalu, Biro Hukum Kementerian BUMN telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian BUMN dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Novotel Bandar Lampung. Kegiatan Sosialisasi yang juga dihadiri 16 BUMN tersebut dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Rini Widyastuti. Dalam pengantarnya, Kepala Biro Hukum menyatakan bahwa JDIH Kementerian BUMN tak henti melakukan inovasi. Sebagai anggota jaringan yang telah terkoneksi dengan JDIHN, Website JDIH Kementerian BUMN diharapkan akan dapat terkoneksi dengan dokumentasi hukum yang ada di seluruh BUMN.

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, Kepala Pusat JDIHN, Yasmon dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Wahyu Setyawan.

Penataan Regulasi dan Tantangan Database Terintegrasi

Yasmon memulai paparannya dengan menyampaikan fenomena bahwa dalam kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI periode kedua, salah satu konsernnya adalah penataan regulasi yang disebut-sebut tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat pertama kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Presiden Jokowi ingin agar setiap kementerian dan lembaga bisa cepat bekerja mengumpulkan aturan yang tumpang tindih ini, dengan target satu bulan. "Yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapat dua minggu lagi agar kita bisa bekerja dengan cepat," kata Presiden Jokowi.

Terkait penataan regulasi, Yasmon mengarisbawahi bahwa terdapat tiga hal yang harus dilakukan, yakni penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, dan pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. “Wilayah kami di JDIHN adalah di pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi tersebut,” tegas Yasmon.

Tantangan untuk pembuatan database yang terintegrasi tersebut tentu sangatlah besar. Yasmon menyampaikan, dari 1.654 Kementerian, Lembaga dan Pemda yang menjadi anggota JDIH, yang memiliki Website JDIH hanya 33%, sebanyak 550. “Dan dari semua itu yang terintegrasi dengan jdihn.go.id hanya 291 atau 17,6%,” ungkap Yasmon. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi JDIHN. Untuk itu, arah kebijakan pengembangan JDIHN 2019 antara lain adalah percepatan partisipasi anggota dan sosialisasi aplikasi JDIHN. Yasmon juga menyampaikan bahwa sampai saat ini koleksi dokumen hukum JDIHN berjumlah 153.293 item yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat, kementerian sampai dengan staatsblat. Sedangkan produk hukum yang sudah terkoleksi di JDIHN adalah sebanyak 214.503 yang terdiri dari produk hukum tingkat pusat, daerah hingga yurisprudensi/putusan. Dalam kesempatan ini Yasmon juga menyampaikan bahwa JDIHN memiliki agenda tahunan yang ditunggu para anggotanya, yakni pemberian penghargaan kepada Anggota JDIHN terbaik. Dan untuk tahun 2019 ini, JDIH Kementerian BUMN mendapat penghargaan III untuk tingkat Kementerian. Selain itu, JDIH Kementerian BUMN mendapat penghargaan untuk Anggota JDIHN dengan Laman Internet JDIH Dwibahasa.

Partisipasi Aktif BUMN Diharapkan

Wahyu Setyawan dalam paparannya menyampaikan berbagai perkembangan JDIH Kementerian BUMN, antara lain mengenai program dwibahasa, program evaluasi peraturan Menteri BUMN yang disebut dengan Prepare BUMN. “Fitur dari Prepare BUMN itu saat ini terbuka untuk publik,” kata Wahyu. Hal itu dimaksudkan agar penyampaian usulan mengenai suatu peraturan Menteri BUMN dapat disampaikan kapan saja, dan oleh siapa saja yang merasa berkepentingan. “Website JDIH Kementerian BUMN juga sudah dapat diunduh di mobile App iOS,” ujar Wahyu. Selanjutnya Wahyu mengharapkan partisipasi yang aktif dari insan BUMN yang bergerak di bidang hukum untuk dapat aktif memberikan masukan terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan Kementerian BUMN.

Semoga Sosialisasi JDIH dan JDIHN ini dapat membawa manfaat, terutama dalam mengemban visi Presiden Jokowi terkait penataan regulasi yang ada di negara tercinta ini. [RR]