TEMU PERDANA TIM PENGKAJIAN PERUBAHAN RUU BUMN

18 April 2018 08:17:45
Lain-lain

Dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah tercantum sebagai salah satu Undang-Undang yang akan diubah, dengan inisatif DPR RI. Untuk itulah perlu adanya digiatkan pembahasan terkait dengan rencana perubahan UU BUMN tersebut, sembari menunggu rancangan perubahan UU BUMN tersebut dari DPR. Karenanya, Menteri BUMN telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK-12/MBU/S/03/2018 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Persiapan Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Pada hari Kamis, 12 April 2018 lalu telah dilaksanakan rapat perdana (kick off meeting) RUU BUMN tersebut di ruang rapat lantai 21 gedung Kementerian BUMN. Rapat yang dipimpin Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, yang juga selaku Ketua Tim Pengkajian tersebut membahas berbagai isu terkait dengan substansi perubahan RUU BUMN tersebut, di samping menjelaskan tugas tim termasuk agenda kerjanya. 

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 tersebut tersebut, diungkapkan berbagai isu yang perlu dibahas Tim, antara lain pengertian Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, mendudukan pengertian Menteri dalam UU 19/2003, penggunaan istilah privatisasi, maksud dan tujuan pendirian BUMN, penegasan pemberlakukan sistem pengelolaan Perseroan Terbatas terhadap pengelolaan Persero. penegasan Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat selaku Pemegang Saham, Larangan jabatan rangkap dan Kampanye Pemilu, ketentuan Public Service Obligation hingga Penegasan Piutang BUMN bukan Piutang Negara sebagaimana halnya utang BUMN bukan utang Negara.

Terhadap isu tersebut, beberapa anggota Tim pengkajian menyatakan bahwa penting untuk mengetahui pandangan pimpinan, sehingga apa yang dihasilkan oleh Tim ini juga selaras dengan pandangan pimpinan dimaksud.

Hasil Tim pengkajian RUU BUMN ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU BUMN tersebut sehingga pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan dapat berjalan lebih optima. Tim diharapkan dapat mengatasi tumpang-tindih berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN. Selain itu, Tim diharapkan dapat mengatasi kelemahan pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN yang terjadi selama ini. Selain itu, Tim ini akan mengkaji perlunya menambah beberapa aturan-aturan baru yang mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas dalam sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan, pengawasan. Semoga Tim ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik.