Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/04/2016 tanggal 14 Maret 2016

Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-01/MBU/04/2016
Tanggal ditetapkan14 Maret 2016
Tanggal unggah08 Desember 2016
Diunduh sebanyak340 kali
Status
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-01/MBU/04/2016 tanggal 14 Maret 2016, tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2016.

BN 2016 (838) : 17 hlm
LL KBUMN 2016 : 17 hlm

BANTUAN HUKUM-KBUMN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

BANTUAN HUKUM-KBUMN

2016

PERMENBUMN PER-01/MBU/04/2016, BN 2016 (838) : 17 hlm. LL KBUMN 2016 : 17 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan Bantuan Hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, PP No. 41 Tahun 2003, PP No. 7 Tahun 2015, PP No. 41 Tahun 2015, PER-10/MBU/07/2015.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian kepada Unit, Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang mendapatkan Masalah Hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2016.

-

    

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Biro Hukum.

-

    

BUMN dapat meminta Bantuan Hukum kepada Biro Hukum Kementerian sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian

-

    

Pihak lain selain Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri terlebih dahulu

-

    

Lamp. : 17 hlm