Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013

Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-02/MBU/2013
Tanggal ditetapkan18 Pebruari 2013
Tanggal unggah17 Desember 2016
Diunduh sebanyak4198 kali
Status
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2013.

LL KBUMN 2013 (1) : 57 hlm

TEKNOLOGI INFORMASI-BUMN-PANDUAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

TEKNOLOGI INFORMASI-BUMN-PANDUAN

2013

PERMENBUMN PER-02/MBU/2013, LL KBUMN 2013 (1) : 57 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Untuk mendukung strategi bisnis BUMN sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek maka teknologi informasi dikembangkan secara terarah dan terukur di BUMN agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan memenuhi prinsip-prinsip GCG, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, PP No. 41 Tahun 2003, PP No. 47 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2011, PermenBUMN No. PER-01/MBU/2011.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN yang pemanfaatan dan pengembangannya berdasarkan tata kelola teknologi informasi, master plan teknologi informasi dan sinerti teknologi informasi BUMN.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2013, dan berlaku efektif pada tahun buku 203

-

    

Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi berlaku bagi BUMN sektor perbankan maupun BUMN sektor lainnya yang telah menerapkan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor usaha BUMN yang bersangkutan.

-

    

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut atau dengan mengadopsi langsung dalam peraturanikebijakan Direksi.

-

    

Ketentuan dalam Peraturan ini dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN, yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau dengan mengadopsi langsung dalam peraturanikebijakan Direksi.

-

    

Lampiran : 53 halaman