Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017

Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-03/MBU/08/2017
Tanggal ditetapkan14 Agustus 2017
Tanggal unggah22 September 2017
Diunduh sebanyak5008 kali
Status Mencabut : PER-13/MBU/09/2014
Mencabut : PER-06/MBU/2011
Mencabut : SE-07/MBU/2013
Diubah dengan PER-04/MBU/09/2017
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2017.

LL KBUMN 2017 : 9 hlm

KERJA SAMA-BUMN-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

KERJA SAMA-BUMN-PEDOMAN

2017

PERMENBUMN PER-03/MBU/08/2017, LL KBUMN 2017 : 9 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Optimalisasi nilai perusahaan, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui Kerja Sama saling menguntungkan dengan pihak lain sebagai mitra, dan agar Kerja Sama dimaksud dapat memberikan hasil yang optimal bagi Badan Usaha Milik Negara, diperlukan suatu pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak lain. Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak lain untuk pendayagunaan aset saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara dan menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menciptakan iklim investasi di Badan Usaha Milik Negara yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan semangat korporasi, perlu untuk menetapkan Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara yang meliputi pula Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.19 Tahun 2003, UU No.40 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2003, PP No.45 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.41 Tahun 2017.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip yang harus diperhatiakan dalam pelaksanaan kerja sama, jenis kerja sama yang diilakukan, Standar Operasional Prosedur kerja sama, perjanjian kerja sama, dan evaluasi perjanjian kerja sama.

CATATAN:

-

    

Dalam hal Kerja Sama untuk pendayagunaan aset tetap atau bentuk lainnya yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau proses persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing BUMN pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dapat dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku sebelumnya, selama SOP belum disusun atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau waktu 6 (enam) bulan (mana yang lebih cepat).

-

    

SOP mengenai Kerja Sama dengan Mitra yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

-

    

Kerja Sama untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan sebagai bagian dari fasilitas kebandarudaraan dan kepelabuhanan yang diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundangundangan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan dan kepelabuhanan.

-

    

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 21 Agustus 2017.

-

    

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

    

Kerja Sama untuk pendayagunaan aset tetap atau bentuk lainnya yang sudah dilaksanakan atau telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing BUMN sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.