Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-04/MBU/2014
Tanggal ditetapkan10 Maret 2014
Tanggal unggah16 Desember 2016
Diunduh sebanyak2844 kali
Status Diubah dengan PER-02/MBU/06/2016
Mencabut : PER-04/MBU/2013
Mencabut : PER-07/MBU/2010
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN. -Jakarta, 2014.

LL KBUMN 2014 : 21 hlm

DIREKSI-REMUNERASI-PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-REMUNERASI-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

DIREKSI-REMUNERASI-PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-REMUNERASI-PEDOMAN

2014

PERMENBUMN PER-04/MBU/2014, LL KBUMN 2014 : 21 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN


ABSTRAK:

-

    

Untuk menjalankan amanat Pasal 100 ayat (5) PP Nomor 45/2005, telah ditetapkan beberapa Peraturan Menteri BUMN. Namun, dalam rangka memperoleh penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang lebih adil dan proporsional, dengan memperhatikan faktor kompleksitas usaha serta penyesuaian inflasi, meningkatkan motivasi dan penyesuaian dengan best practices pada perusahaan dengan sektor yang sama, perlu dilakukan peninjauan atas Peraturan Menteri sebelumnya dan menetapkan pedoman yang baru tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2004, PP No. 45 Tahun 2005, Keppres No. 59/P Tahun 2001.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Dalam hal perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi, Dekom dan Dewas BUMN, maka gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas tersebut menjadi hutang perusahaan, terhitung sejak perusahaan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda. Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif anggota Direksi, Dekom dan Dewas BUMN yang berbeda dengan Peraturan ini harus segera dilakukan penyesuaian.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2014.

-

    

Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, termasuk Persero Terbuka, pemberlakukan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan, atau diadopsi langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

-

    

Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51%, dapat memberlakukan secara langsung Peraturan Menteri ini.

-

    

Bagi perseroan terbatas dengan kepemilikan saham Negara kurang dari 51%, dapat memberlakukan secara langsung Peraturan Menteri ini.

-

    

Dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN ini, maka PER-07/MBU/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen No. PER-04/MBU/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

    

Lamp. : 18 hlm.