Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2011 tanggal 29 November 2011

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian BUMN
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-05/MBU/2011
Tanggal ditetapkan29 November 2011
Tanggal unggah18 Agustus 2017
Diunduh sebanyak163 kali
Status Dicabut dengan PER-01/MBU.S/2006
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-05/MBU/2011 tanggal 29 November 2011, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian BUMN. -Jakarta, 2011.

LL KBUMN 2011 (1) : 179 hlm

TATA NASKAH DINAS-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

TATA NASKAH DINAS-PEDOMAN

2011

PERMENBUMN PER-05/MBU/2011, LL KBUMN 2011 (1) : 179 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian BUMN


ABSTRAK:

-

    

Untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran komunikasi serta arus informasi antarunit organisasi, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan tata naskah dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: PERPRES No.47 Tahun 2009; PERPRES No.24 Tahun 2010; KEPPRES No.59/P Tahun 2011; PERMENPAN No.22 Tahun 2008; PERMENBUMN No. 05/MBU/2010.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman dan acuan dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian BUMN. Pedoman ini juga mempunyai sasaran yaitu tercapainya kesamaan bahasa, pengertian, dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas. Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata cara persuratan dan penggunaan media surat-menyurat. Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan. Ruang lingkup penggunaan nota dinas yaitu: Nota dinas pejabat Eselon I kepada Menteri Negara BUMN, pejabat eselon II kepada pejabat eselon I, pejabat eselon III kepada pejabat eselon II, pejabat eselon IV kepada pejabat eselon III, Nota dinas antar pejabat eselon I, antar pejabat eselon II, antar pejabat eselon III, dan antar pejabat eselon IV.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2011.

-

    

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU.S/2006 tentang pedoman Tata Persuratan Dinas Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.