Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-09/MBU/07/2015
Tanggal ditetapkan03 Juli 2015
Tanggal unggah31 Agustus 2017
Diunduh sebanyak6033 kali
Status Mencabut : PER-07/MBU/05/2015
Diubah dengan PER-03/MBU/12/2016
Diubah dengan PER-02/MBU/7/2017
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2015.

LL KBUMN 2015 : 11 hlm

TJSL-BUMN
PKBL-BUMN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

TJSL-BUMN
PKBL-BUMN

2015

PERMENBUMN PER-09/MBU/07/2015, LL KBUMN 2015 : 11 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) huruf e UU No.19 Th.2013 tentang BUMN yang berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat dan Pasal 88 UU No.19 Th.2013 tentang BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, perlu menetapkan PERMENBUMN tentang PKBL.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.19 Th.2003; PP No.41 Th.2003; PP No.45 Th.2005; KEPRES No.121/P Th.2014.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan menetapkan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan. Diatur tentang Penetapan dan Penggunaan Dana, Mekanisme Penyaluran Dana, Beban Operasional, Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Laporan, Kualitas Pinjaman Dana, serta Kinerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2015.

-

    

Dengan berlakunya PERMEN ini, maka PERMENBUMN No.07 Th.2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-

    

Ketentuan dalam PERMEN ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.