Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-09/MBU/2012
Tanggal ditetapkan06 Juli 2012
Tanggal unggah08 Desember 2016
Diunduh sebanyak3837 kali
Status Mengubah : PER-01/MBU/2011
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara . -Jakarta, 2012.

LL KBUMN 2012 : 3 hlm

TATA KELOLA-BUMN-PERUBAHAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

TATA KELOLA-BUMN-PERUBAHAN

2012

PERMENBUMN PER-09/MBU/2012, LL KBUMN 2012 : 3 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Dalam rangka kesinambungan terhadap program penyehatan dan restrukturisasi BUMN yang sedang berlangsung maka ketentuan mengenai mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi yang bersankutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun perlu dilakukan perubahan.

-

    

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.19 thn 2003, UU No. 40 Thn 2007. PP No. 41 Thn 2003, PP No. 45 Thn 2005, Perpres No. 47 Thn 2009, Perpres No. 24 Thn 2010, dan Keppres No. 59/P thn 2011.

-

    

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari Direksi BUMN yang bersangkutan. Dalam rangka kesinambungan terhadap program penyehatan dan restrukturisasi BUMN yang sedang berlangsung maka mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan tanpa harus menunggu 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan diberhentikan dari Direksi.

CATATAN:

-

    

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 6 Juli 2012 - Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 - Jumlah hlm : 3 hlm