Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-10/MBU/07/2015
Tanggal ditetapkan23 Juli 2015
Tanggal unggah22 Desember 2017
Diunduh sebanyak4625 kali
Status Mencabut : PER-06/MBU/2014
Diubah dengan PER-06/MBU/12/2017
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2015.

LL KBUMN 2015 : 121 hlm

ORGANISASI-KBUMN-TATA KERJA
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

ORGANISASI-KBUMN-TATA KERJA

2015

PERMENBUMN PER-10/MBU/07/2015, LL KBUMN 2015 : 121 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 41 Tabun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 41 Tahun 2003, Perpres No.7 Tahun 2015, Keppres No.121/P Tahun 2014.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, susunan organisasi Kementerian BUMN dan kedudukan, tugas dan fungsi semua struktur organisasi yang ada di Kementerian BUMN, dimulai dari jabatan Eselon I hingga Eselon IV, termasuk Inspektorat, Staf Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja, pengaturan eselon, pengangkatan dan pemberhentiannya. Dalam Lampiran terdapat struktur organisasi dan pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Deputi.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2015

-

    

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, tetap pelaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

-

    

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyusun kriteria dan mekanisme BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN yang telah selesai dilakukan restrukturisasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini di undangkan.

-

    

Lampiran 15 hlm