Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014

Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-13/MBU/09/2014
Tanggal ditetapkan10 September 2014
Tanggal unggah16 Desember 2016
Diunduh sebanyak11010 kali
Status Mencabut : PER-06/MBU/2011
Mencabut : SE-07/MBU/2013
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014, tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN. -Jakarta, 2014.

LL KBUMN 2014 : 30 hlm

ASET TETAP-BUMN-PEDOMAN PENDAYAGUNAAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

ASET TETAP-BUMN-PEDOMAN PENDAYAGUNAAN

2014

PERMENBUMN PER-13/MBU/09/2014, LL KBUMN 2014 : 30 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN


ABSTRAK:

-

    

Peraturan ini dibuat dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan melalui pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain itu untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses, mengoptimalkan hasil pelaksanaan pendayagunaan Aset Tetap dan sekaligus melakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 perlu ditinjau kembali dengan diundangkannya Peraturan ini

-

    

Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011

-

    

1. Ruang lingkup pedoman pendayagunaan aset tetap ini meliputi : a. Prinsip umum pendayagunaan aset tetap. b. Pendayagunaan aset tetap melalui berbagai bentuk kerjasama. c. Proses persetujuan pendayagunaan aset tetap. d. Perjanjian pendayagunaan aset tetap. e. Evaluasi. f. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka pemindahtanganan. g. Pendayagunaan aset tetap dalam rangka penyelesaian permasalahan. h. Pendayagunaan aset tetap oleh BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk dan atas nama (vehicle) BUMN dan penugasan kepada anak perusahaan BUMN. i. Lain-lain. 2. Pendayagunaan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, tidak termasuk pemanfaatan Aset Tetap untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan sebagai bagian dari fasilitas kebandarudaraan dan kepelabuhanan yang diwajibkan keberadaannya oleh Peraturan perundang-undangan, misalnya imigrasi, bea cukai, karantina. Pemanfaatan Aset Tetap sebagaimana dimaksud, sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan anggaran das

CATATAN:

-

    

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 September 2014

-

    

Mencabut Permen No.PER-06/MBU/2011 dan SE-07/MBU/2013

-

    

Lampiran : 26 Halaman