Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
KategoriPeraturan Menteri BUMN
NomorPER-13/MBU/10/2015
Tanggal ditetapkan08 Oktober 2015
Tanggal unggah09 Desember 2016
Diunduh sebanyak442 kali
Status
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-13/MBU/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2015.

BN 2015 (1701) : 22 hlm
LL KBUMN 2015 : 22 hlm

DUGAAN PELANGGARAN-KBUMN-PENGELOLAAN
DUGAAN PELANGGARAN-KBUMN-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

DUGAAN PELANGGARAN-KBUMN-PENGELOLAAN
DUGAAN PELANGGARAN-KBUMN-PEDOMAN

2015

PERMENBUMN PER-13/MBU/10/2015, BN 2015 (1701) : 22 hlm. LL KBUMN 2015 : 22 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian BUMN yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A Permen BUMN Nomor : PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblower system) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN.

-

    

UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003;UU No.19 Tahun 2003;UU No.5 Tahun 2014;PP No.41 Tahun 2003;PP No.60 Tahun 2008;Perpres No.41 Tahun 2015; Perpres No.24 Tahun 2010 jo Perpres No.80 Tahun 2014; Keppres No.121/P Tahun 2014;Permen BUMN No.PER-01/MBU/01/2015; Permen PAN RB No.20 Tahun 2012.

-

    

Permen inimerupakan pedoman yang mengatur aluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistle blowing system) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dan tindak pidana korupsi terhadap seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN, termasuk perlindungan terhadap pelapor. Pelapor(whistle blower) dalam Permen iniadalah masyarakat dan/atau Pegawai Kementerian BUMN yang melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian BUMN. Tahapan sistem pengelolaan terdiri dari pelaporan, pencatatan, penelaahan, penerusan dan pengarsipan. Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower) dan mengindikasikan bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu.

CATATAN:

-

    

Permen ini ditetapkan tanggal 8 Oktober 2015 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 November 2015.

-

    

Lamp: 18 hlm.