Peraturan Menteri BUMN PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Kategori Peraturan Menteri BUMN
NomorPER-15/MBU/2012
Tanggal ditetapkan25 September 2012
Tanggal unggah03 Januari 2017
Unduh12335 Kali
Status Mengubah : PER-05/MBU/2008
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2012.

LL KBUMN 2012 (1) : 6 hlm

PENGADAAN BARANG DAN JASA-BUMN-PERUBAHAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA-BUMN-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

PENGADAAN BARANG DAN JASA-BUMN-PERUBAHAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA-BUMN-PEDOMAN

2012

PERMENBUMN PER-15/MBU/2012, LL KBUMN 2012 (1) : 6 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

Dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008, telah ditetapkan pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara; dalam rangka mendorong sinergi BUMN, sinergi anak perusahaan, sinergi BUMN dan Anak Perusahaan, guna menambah nilai perusahaan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan perekonomian, serta menciptakan kesetaraan dalam dunia usaha bagi BUMN dan memberi kesempatan bagi usaha kecil/mikro, perlu menyempurnakan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara.

-

    

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2003; PP No.45 Tahun 2005; Perpres No.47 Tahun 2009; Perpres No.24 Tahun 2010; Kepres No.59/P Tahun 2011.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, khususnya terkait dengan sinergi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN serta pengadaan untuk BUMN Terbuka, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN.

CATATAN:

-

    

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2012

-

    

Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi.

-

    

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

-

    

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, diberlakukan pula dalam hal pengguna barang dan jasa merupakan anak perusahaan BUMN yang sahamnya lebih dan 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dan 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

-

    

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, maka : a. Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk langsung BUMN atau saling melakukan penunjukkan langsung. b. Anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menunjuk langsung BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi BUMN. c. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan sepanjang dapat meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral".

-

    

Peraturan Menteri ini dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi BUMN yang seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dan dalam kedudukan sebagai pemegang saham bagi BUMN atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, serta dalam kedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum).