Apakah Prepare BUMN?

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Hukum Kementerian BUMN secara terus menerus harus melakukan evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri BUMN untuk mengukur tingkat kinerja peraturan yang sedang berlaku sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai salah satu upaya dalam peningkatan nilai dan peran strategis BUMN untuk Negara. Secara khusus Prepare BUMN akan membantu dalam proses simplifikasi Peraturan Menteri BUMN sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh BUMN serta selalu sejalan dengan kebijakan pengelolaan BUMN.

Prepare BUMN adalah Program Evaluasi Peraturan Menteri BUMN yang merupakan suatu inisiatif yang bersifat crash program dalam rangka ”akselerasi” pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Kementerian BUMN dalam melakukan pengkajian, evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri BUMN, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan JDIH Kementerian BUMN sehingga memenuhi asas transparansi dengan publik, khususnya BUMN sebagai stakeholder utama dan sebagai sarana informasi kepada publik mengenai program itu sendiri. PREPARE BUMN dilakukan yang terutama untuk mengukur tingkat kinerja peraturan yang sedang berlaku sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, membantu proses simplifikasi Peraturan Menteri BUMN agar mudah dipahami dan dilaksanakan serta selalu sejalan dengan kebijakan pengelolaan BUMN. Pelaksanaan PREPARE BUMN dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi Evaluasi yang akan dibentuk dengan melibatkan para pihak terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing guna mendapatkan hasil evaluasi yang tajam, mendalam dan menyeluruh atas peraturan yang dievaluasi.

Untuk tahap ini, Peraturan yang termasuk dalam lingkup evaluasi Prepare BUMN adalah terhadap Peraturan Menteri BUMN di bidang Pengelolaan BUMN karena peraturan-peraturan dimaksud secara langsung mempengaruhi arah pembinaan dan pengeloaan BUMN dalam rangka meningkatkan nilai dan peran strategis BUMN untuk negara sesuai dengan arah Nawa Cita dan Road Map BUMN 2015-2019.

Melalui Prepare BUMN diharapkan dapat diketahui tingkat kinerja dan implementasi suatu Peraturan Menteri BUMN sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi atas Peraturan yang dievaluasi tersebut melalui berbagai bentuk perubahan Peraturan Menteri BUMN yang ada yang meliputi: 

  1. Pencabutan Peraturan: Peraturan Menteri BUMN yang tidak diperlukan dan tidak mencapai maksud dan tujuan pembentukannya akan dicabut 
  2. Perubahan Peraturan: Peraturan Menteri BUMN diubah atau dimodifikasi agar selalu memenuhi keadaan terkini (up to date).
  3. Kodifikasi: Beberapa Peraturan Menteri BUMN yang sejenis dijadikan menjadi satu produk hukum sehingga mengurangi jumlah dan kompleksitas peraturan yang ada. 
  4. Penyusunan Kembali dalam satu Naskah : Peraturan yang telah sering mengalami perubahan disusun kembali dalam satu naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.
  5. Penguatan Peraturan dengan Peraturan yang lebih tinggi : Peraturan yang secara substansi bersifat nasional dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lain dapat diangkat atau ditetapkan dalam Peraturan yang lebih tinggi.
  6. Penggantian Peraturan dengan kebijakan: Terhadap Peraturan yang memiliki substansi yang secara teknis sering berubah seiringan perkembangan usaha secara alternative dapat diganti dengan kebijakan.

Dalam melakukan evaluasi, mekanisme atau cara yang dgunakan adalah: 

  1. Inventarisasi Peraturan
  2. Penilaian Menggunakan 5 (lima) dimensi sebagai berikut: 
    a.    Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan  
    b.   Kejelasan rumusan 
    c.    Materi Muatan 
    d.  Potensi disharmonisasi pengaturan Khususnya terkait mengenai : 
          1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum. 
    e.    Efektifitas implementasi 
  3. Perumusan Simpulan 
  4. Perumusan Rekomendasi 

Mekanisme kerja Prepare BUMN dilakukan oleh suatu Tim Koordinasi Evaluasi. Dalam tahap ini, yang dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan/tanggapan/analisis terhadap pelaksanaan Prepare BUMN lebih tujukan secara khusus kepada stakeholder utama yaitu BUMN (dan eks BUMN) selaku pihak yang berhadapan dan merasakan dampak langsung dari Peraturan Menteri BUMN, dengan sistem atau mekanisme kerja sebagai berikut: 

  1. Stakeholder akan diberikan akses melalui pendaftaran usename dan email perusahaannya masing-masing yang berguna sebagai akses masuk Prepare BUMN pada  portal www.jdih.bumn.go.id.
  2. Pada saat masuk ke portal www.jdih.bumn.go.id, terdapat kolom partisipasi bagi stakeholder untuk memberikan masukan/evaluasi terhadap Peraturan Menteri BUMN dan pada tampilan kolom partisipasi tersebut terdapat prolog mengenai informasi singkat Prepare BUMN.
  3. Setelah mengklik kolom partisipasi, stakeholder diwajibkan mengisi username dan email yang sudah terdaftar. Kemudian setelah masuk dalam beranda partisipasi akan ditampilkan daftar Peraturan Menteri BUMN yang perlu di evaluasi dan stakeholder dapat memilih peraturan mana yang akan diberikan kajian atau analisanya dan menuliskan di dalam kolom review.
  4. Kajian atau analisa dari stakeholder akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu Tim melakukan evaluasi peraturan Menteri BUMN.    
Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
Untuk tahap ini, kegiatan pelaksanaan evaluasi Peraturan Menteri BUMN dilaksanakan mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018, dimana proses kesempatan stakeholder memberikan masukan/tanggapan/analisi telah dibuka sejak awal November 2017 sampai dengan Februari 2018.