Perubahan Pasal 66 UU BUMN dengan UU Cipta Kerja

Perubahan Pasal 66 UU BUMN dengan UU Cipta Kerja

Blog Single

UU Cipta Kerja mengubah Pasal 66 UU BUMN

Pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja lahir untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian pasca pandemi. UU Cipta Kerja ini merupakan suatu upaya reformasi luar biasa dari Pemerintah di bidang regulasi untuk mengembangkan investasi dan perdagangan sehingga membuka penciptaan lapangan kerja.

UU Cipta Kerja secara prinsip mengatur 10 (sepuluh) substansi pokok, yaitu peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan usaha mikro, kecil dan menengah, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional, Administrasi Pemerintahan, dan Pengenaan Sanksi.

Dalam substansi riset dan inovasi, Pasal 119 UU Cipta Kerja mengatur bahwa untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan.

 Selanjutnya, Pasal 120 UU Cipta Kerja mengatur mengenai perubahan judul BAB V UU BUMN berikut isi Pasal 66 UU Nomor 19 Tahun 2003. BAB V berikut Pasal 66 UU BUMN pada awalnya mengatur mengenai Kewajiban Pelayanan Umum berupa penugasan untuk melaksanakan kemanfaatan umum. Dengan Pasal 120 UU Cipta Kerja maka BAB V berikut isi Pasal 66 UU BUMN diubah guna menampung dukungan kepada riset dan inovasi sebagai berikut:

BAB V

KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI

Pasal 66

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional

(2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.

(3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.

(4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

(5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.

(6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:

a. badan usaha milik swasta;

b. badan usaha milik daerah;

c. koperasi;

d. BUMN;

e. lembaga penelitian dan pengembangan;

f. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau

g. perguruan tinggi.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka konsepsi penugasan yang ada dalam Pasal 66 UU BUMN telah diubah sehingga dapat pula menampung penugasan untuk keperluan riset dan inovasi. Perubahan Pasal ini juga memberikan penguatan dan landasan hukum bahwa penugasan yang diberikan kepada Pemerintah harus memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha dan kemampuan keuangan perusahaan. Ketentuan baru menegaskan pula keharusan bagi Pemerintah untuk memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin sehingga tidak akan membuat BUMN merugi karena menjalankan penugasan. Dalam melaksanakan penugasan, ketentuan baru juga mengatur bahwa BUMN dapat bekerja sama dengan swasta, BUMD, Koperasi, BUMN Lain, lembaga penelitan dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, dan perguruan tinggi.

Perubahan ketentuan Pasal 66 UU BUMN merupakan wujud nyata peran serta dan dukungan BUMN bagi pengembangan iklim investasi di Indonesia yang di dorong melalui UU Cipta Kerja dengan penerimaan penugasan untuk keperluan riset dan inovasi.