Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014

Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian BUMN Unduh
Kategori Peraturan Menteri BUMN
Nomor 17 Maret 2014
Tanggal ditetapkan 17 Maret 2014
Tanggal unggah 16 Desember 2016
Status Mengubah : PER-02/MBU/2012
Mengubah : PER-07/MBU/2011
Mengubah : PER-08/MBU/2012
Diubah dengan PER-04/MBU/02/2015
Diubah dengan PER-04/MBU/12/2016
Diubah dengan PER-07/MBU/10/2019
Dicabut dengan PER-09/MBU/06/2021
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014, tentang Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian BUMN. -Jakarta, 2014.

BN 2014 (414) : 10 hlm
LL KBUMN 2014 : 10 hlm

GRATIFIKASI-KBUMN-PENGENDALIAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

GRATIFIKASI-KBUMN-PENGENDALIAN

2014

PERMENBUMN PER-05/MBU/2014, BN 2014 (414) : 10 hlm. LL KBUMN 2014 : 10 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian BUMN


ABSTRAK:

-

    

Dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian BAdan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian BUMN perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya peningkatan integritas aparatur Kementerian BUMN.

-

    

Dasar Hukum lahirnya Peraturan Menteri ini adalah UU N0. 28 Tahun 1999, UU No.31 tahun 1999, UU No. 19 tahun 2003, PP No. 53 tahun 2010, Perpres No.47 tahun 2009, Perpres No. 24 tahun 2010, Instruksi Presiden No. 17 tahun 2011, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013, dan Keppres No. 59/P tahun 2011.

-

    

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai program pengendalian gratifikasi pada Kementerian BUMN. Inspektorat Kementerian BUMN ditetapkan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian BUMN, yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN. Yang dimaksud gratifikasi dalam Permen ini adalah pemberian dalam arti luas yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam Permen ini ditegaskan mengenai prinsip dasar gratifikasi yaitu: 1. setiap ASN Kementerian BUMN wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diterima secara langsung; 2. setiap ASN Kementerian BUMN yang menerima secara tidak langsung gratifikasi yang dianggap suap wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

CATATAN:

-

    

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 April 2014

-

    

Lampiran terdiri dari 6 halaman