Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Unduh
Kategori Peraturan Menteri BUMN
Nomor 27 Desember 2010
Tanggal ditetapkan 27 Desember 2010
Tanggal unggah 16 Desember 2016
Status Diubah dengan PER-04/MBU/2013
Mencabut : PER-02/MBU/2009
Mencabut : PER-03/MBU/2009
Mencabut : S-240/S.MBU/2003
Mencabut : S-316/MBU/2006
Mencabut : S-326/S.MBU/2002
Dicabut dengan PER-04/MBU/2014
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010, tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. -Jakarta, 2010.

LL KBUMN 2010 : 21 hlm

DIREKSI-REMUNERASI-PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-REMUNERASI-PEDOMAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

DIREKSI-REMUNERASI-PEDOMAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-REMUNERASI-PEDOMAN

2010

PERMENBUMN PER-07/MBU/2010, LL KBUMN 2010 : 21 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


ABSTRAK:

-

    

berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri; berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri; dalam rangka mendorong dan memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara agar dapat bersaing dengan badan usaha lain di bidang/industri yang sama, maka seyogyanya pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/industri yang bersangkutan; pedoman penetapan penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2009, dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

-

    

Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada PerusahaanPerseroaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009.

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong dan memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara agar dapat bersaing dengan badan usaha lain di bidang/industri yang sama karena sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Negara harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi sebagaimana layaknya entitas bisnis (business entity) pada umumnya.

CATATAN:

-

    

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-316/MBU/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-326/S.MBU/2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor S-240/S.MBU/2003 tanggal 6 Mei 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2009, tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dinyatakan tidak berlaku.

-

    

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Desember 2010.