Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/06/2015 tanggal 03 Juni 2015

Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Unduh
Kategori Peraturan Menteri BUMN
Nomor 03 Juni 2015
Tanggal ditetapkan 03 Juni 2015
Tanggal unggah 09 Desember 2016
Status Diubah dengan PER-11/MBU/09/2015
Dicabut dengan PER-01/MBU/03/2021
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-08/MBU/06/2015 tanggal 03 Juni 2015, tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. -Jakarta, 2015.

BN 2015 (832) : 12 hlm
LL KBUMN 2015 : 12 hlm

PENYERTAAN MODAL NEGARA-BUMN-PELAPORAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

PENYERTAAN MODAL NEGARA-BUMN-PELAPORAN

2015

PERMENBUMN PER-08/MBU/06/2015, BN 2015 (832) : 12 hlm. LL KBUMN 2015 : 12 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas


ABSTRAK:

-

    

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi BUMN dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara.

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2003, PP No.44 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, Keppres No. 121/P Tahun 2011

-

    

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas yang menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas Penerima Tambahan Dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN, yang dijelaskan dalam Lampiran.

CATATAN:

-

    

Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2015.

-

    

Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.

-

    

Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan dana PMN dari Pemerintah kepada Kementerian BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

-

    

Lamp. : 10 hlm.