Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/09/2014 tanggal 02 September 2014

Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) Unduh
Kategori Peraturan Menteri BUMN
Nomor 02 September 2014
Tanggal ditetapkan 02 September 2014
Tanggal unggah 16 Desember 2016
Status Mencabut : KEP-23/M-BUMN/1998
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-11/MBU/09/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). -Jakarta, 2014.

LL KBUMN 2014 : 2 hlm

DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-LAPORAN-PENCABUTAN
DIREKSI-LAPORAN-PENCABUTAN
PERMENBUMN Biro Hukum
Abstraksi

DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-LAPORAN-PENCABUTAN
DIREKSI-LAPORAN-PENCABUTAN

2014

PERMENBUMN PER-11/MBU/09/2014, LL KBUMN 2014 : 2 hlm.

Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero)


ABSTRAK:

-

    

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan dalam rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris serta Pejabat Setingkat di bawah Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan BUMN saat ini serta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya

-

    

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2003, PP No. 45 Tahun 2005, Perpres No.47 Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, dan Keppres No.59/P Tahun 2011.

-

    

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/MBUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO)

CATATAN:

-

    

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 September 2014