Peraturan Menteri BUMN PER-11/MBU/09/2014 tanggal 02 September 2014
Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) Unduh
Kategori
|
Peraturan Menteri BUMN |
Nomor
|
02 September 2014 |
Tanggal ditetapkan
|
02 September 2014 |
Tanggal unggah
|
16 Desember 2016 |
Status
|
Mencabut : KEP-23/M-BUMN/1998 |
Katalog
|
Indonesia. Kementerian BUMN
[Peraturan perundang-undangan]
PER-11/MBU/09/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). -Jakarta, 2014.
LL KBUMN 2014 : 2 hlm DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-LAPORAN-PENCABUTAN
DIREKSI-LAPORAN-PENCABUTAN
PERMENBUMN
Biro Hukum
|
Abstraksi
|
Lihat Abstrak |
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS-LAPORAN-PENCABUTAN
DIREKSI-LAPORAN-PENCABUTAN
2014
PERMENBUMN PER-11/MBU/09/2014, LL KBUMN 2014 : 2 hlm.
Peraturan Menteri BUMN TENTANG Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 Tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero)
| ABSTRAK: |
- |
|
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan dalam rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris serta Pejabat Setingkat di bawah Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan BUMN saat ini serta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya |
|
- |
|
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2003, PP No. 45 Tahun 2005, Perpres No.47 Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, dan Keppres No.59/P Tahun 2011. |
|
|
- |
|
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/MBUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) |
| CATATAN: | - |
|
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 September 2014 |
