Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Unduh
Kategori Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 21 Desember 2016
Tanggal ditetapkan 21 Desember 2016
Tanggal unggah 19 Januari 2017
Status
Katalog
Indonesia. Kementerian BUMN
Peraturan Perundang-Undangan
PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. -Jakarta, 2016.

BN 2016 (2058) : 20 hlm
LL 2016 (1) : 20 hlm

TINDAK PIDANA KORPORASI
PERMA BIRO HUKUM

TINDAK PIDANA KORPORASI

2016

PERMA PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016, BN 2016 (2058) : 20 hlm. LL 2016 (1) : 20 hlm.

Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi


ABSTRAK:

-

    

Meskipun korporasi merupkan suatu entitas atau subjek hukum yang memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya, korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Untuk itu perlu menetapkan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

-

    

Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah : UU No. 3 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009,dan UU No. 8 Tahun 1981.

-

    

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur tentang tata cara penanganan perkara yang terdiri atas pertanggungjawaban pidana lorporasi dan pengurus, pertanggungjawaban grup korporasi, dan pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi. Diatur juga bagaimana proses pemeriksaan korporasi dan pemeriksaan pengurus yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Juga diatur tentang penyitaan terhadap harta kekayaan korporasi, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, hingga pedoman tentang putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

CATATAN:

-

    

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2016.

-

    

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku maka : ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini.

-

    

Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini.

-

    

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasar bagi upaya hukum terhadap perkara pidana oleh Korporasi yang telah diputus sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan

-

    

Penjelasan : - hlm