Hasil Pencarian

Nomor Tanggal Penetapan Tentang Status Download
PER-1/MBU/03/2021 01 Maret 2021 Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Mencabut : PER-11/MBU/09/2015 Berkas
PP Nomor 54 Tahun 2011 24 Pebruari 2021 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2021 15 Pebruari 2021 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Mencabut : PP Nomor 87 Tahun 2008
Mencabut : PP Nomor 72 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 49 Tahun 1993
Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2020 06 November 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2020 08 Oktober 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan Mengubah : PP Nomor 5 Tahun 2005 Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2020 29 September 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 35 Tahun 2009
Mengubah : PP Nomor 50 Tahun 2016
Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2020 28 September 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 66 Tahun 2007 Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2020 23 September 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2020 10 September 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2020 07 Agustus 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 40 Tahun 2020 21 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 38 Tahun 2020 16 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 37 Tahun 2020 07 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2020 07 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 32 Tahun 2020 06 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 31 Tahun 2020 06 Juli 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2020 26 Pebruari 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional Mengubah : PP Nomor 18 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2019 12 November 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2019 15 Oktober 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2019 19 September 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2019 06 September 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2019 06 September 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2019 05 September 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2019 19 Juli 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2019 25 Juni 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2019 22 Pebruari 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2020 28 Desember 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2018 07 Desember 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 54 Tahun 2018 07 Desember 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2018 24 September 2018 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2018 17 September 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2018 02 Juli 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2018 03 Mei 2018 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
Nomor 7 P/HUM/2018 06 Maret 2018 Uji Materi Terhadap Ketentuan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 PP 47 Tahun 2017 tentang Penambahan PMN RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Aluminium Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2017 29 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2017 29 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2017 29 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2017 29 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2017 27 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2017 27 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2017 27 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahmn Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 56 Tahun 2017 27 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2017 27 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2017 07 Desember 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 47 Tahun 2017 10 November 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Aluminium Mencabut : PP Nomor 26 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 3 Tahun 1976
Mencabut : PP Nomor 42 Tahun 1980
Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2017 20 April 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2017 20 April 2017 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 98 Tahun 2016 31 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 97 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Berkas
PP Nomor 96 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association Berkas
PP Nomor 95 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank Berkas
PP Nomor 93 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 92 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 91 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VIII Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara I Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 85 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 84 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk Berkas
PP Nomor 83 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2016 30 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 71 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bulog Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2016 29 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2016 16 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
Nomor 66 Tahun 2016 12 Desember 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2016 17 November 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2016 17 November 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2016 14 November 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2016 03 November 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 35 Tahun 2009
Diubah : PP Nomor 55 Tahun 2020
Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2016 28 Oktober 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2016 28 Oktober 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Berkas
PP Nomor 43 Tahun 2016 27 Oktober 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk Berkas
PP Nomor 37 Tahun 2016 27 September 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2016 27 September 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2016 08 Agustus 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 25 Tahun 2016 27 Juni 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2016 25 Mei 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2016 25 Mei 2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2016 03 Mei 2016 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank Berkas
PP Nomor 140 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara XII Berkas
PP Nomor 139 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara XI Berkas
PP Nomor 138 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara X Berkas
PP Nomor 137 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara IX Berkas
PP Nomor 136 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VII Berkas
PP Nomor 135 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 134 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) PT Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 133 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Berkas
PP Nomor 132 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 131 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 130 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 129 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 125 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 124 Tahun 2015 28 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berkas
PP Nomor 120 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berkas
PP Nomor 119 Tahun 2019 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 118 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 117 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Berkas
PP Nomor 116 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Berkas
PP Nomor 115 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berkas
PP Nomor 114 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 113 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Berkas
PP Nomor 112 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 111 Tahun 2015 23 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 99 Tahun 2015 21 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development Berkas
PP Nomor 97 Tahun 2015 21 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia Pada Internasional Monetary Fund Kepada Bank Indonesia Berkas
PP Nomor 101 Tahun 2015 21 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association Berkas
PP Nomor 100 Tahun 2015 21 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development Berkas
PP Nomor 95 Tahun 2015 14 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2015 14 Desember 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 91 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2015 25 November 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2015 21 September 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2015 21 September 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2015 20 Agustus 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2015 12 Agustus 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2015 12 Agustus 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Griya Finansial Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2015 12 Agustus 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2015 14 Juli 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2015 02 Juli 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2015 23 Juni 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 39 Tahun 2015 17 Juni 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 29 Tahun 2015 03 Juni 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Berkas
PP Nomor 28 Tahun 2015 03 Juni 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk Berkas
PP Nomor 27 Tahun 2015 03 Juni 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 12 Tahun 2015 02 Maret 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
Nomor 67 P/HUM/2014 12 Pebruari 2015 Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 99 Tahun 2014 17 Oktober 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 98 Tahun 2014 17 Oktober 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 100 Tahun 2014 17 Oktober 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2014 17 September 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 22 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 32 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 31 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 21 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 8 Tahun 2014 12 Pebruari 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2014 12 Pebruari 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2014 12 Pebruari 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2013 10 Desember 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2013 10 Desember 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2013 08 November 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2013 27 Juli 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2013 05 Juni 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2013 08 Mei 2013 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 2000 Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2013 01 Maret 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 14 Tahun 2013 13 Pebruari 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII Berkas
PP Nomor 13 Tahun 2013 13 Pebruari 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX Berkas
PP Nomor 12 Tahun 2013 13 Pebruari 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 11 Tahun 2013 13 Pebruari 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2013 13 Pebruari 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I Berkas
PP Nomor 116 Tahun 2012 28 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 115 Tahun 2012 27 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 114 Tahun 2012 27 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonsia Tbk Berkas
PP Nomor 113 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 112 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berkas
PP Nomor 111 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berkas
PP Nomor 110 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 108 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 107 Tahun 2012 24 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 104 Tahun 2012 14 Desember 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2012 20 Oktober 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2012 12 September 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2012 12 September 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2012 13 Agustus 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2012 10 Agustus 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2012 10 Agustus 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2012 10 Agustus 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Berkas
SE-08/MBU/WK/2012 01 Agustus 2012 Penyertaan Modal BUMN Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2012 17 Juli 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2012 01 Maret 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2012 01 Maret 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2012 01 Maret 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 13 Tahun 2012 25 Januari 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 8 Tahun 2012 06 Januari 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2012 06 Januari 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2012 06 Januari 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2012 06 Januari 2012 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2011 29 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2011 22 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2011 22 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2011 22 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2011 22 Desember 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2011 29 November 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2011 29 November 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2011 16 September 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Berkas
PP Nomor 20 Tahun 2011 04 Maret 2011 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2010 27 Desember 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2010 27 Desember 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Usaha Indonesia Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2010 27 Desember 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2010 20 Desember 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2010 24 Agustus 2010 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2009 31 Desember 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2009 28 Desember 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2009 23 Desember 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2009 16 November 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2009 31 Oktober 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2009 31 Oktober 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2009 01 September 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2009 18 Juli 2009 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2009 11 Juni 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2009 05 Mei 2009 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Penjaminan Infrastruktur Diubah : PP Nomor 55 Tahun 2020
Diubah : PP Nomor 50 Tahun 2016
Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2009 30 Maret 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali Mengubah : PP Nomor 50 Tahun 2008 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 2009 16 Januari 2009 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 82 Tahun 2008 31 Desember 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2008 24 Desember 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Asset Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2008 16 Desember 2008 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 66 Tahun 2007 Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2008 23 Juli 2008 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Diubah : PP Nomor 33 Tahun 2009 Berkas
PP Nomor 74 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 71 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
Nomor 66 Tahun 2007 10 Desember 2007 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Diubah : PP Nomor 53 Tahun 2020 Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 54 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia Berkas
PP Nomor 47 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2006 28 Desember 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2006 31 Mei 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2006 31 Mei 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2006 31 Mei 2006 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2005 12 Desember 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2005 12 Desember 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2005 12 Desember 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Airlines Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2005 25 Oktober 2005 Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Diubah : PP Nomor 72 Tahun 2016 Berkas
PP Nomor 9 Tahun 2005 18 Maret 2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2005 07 Pebruari 2005 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan Diubah : PP Nomor 57 Tahun 2020 Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2004 19 Oktober 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) Berkas
PP Nomor 18 Tahun 2004 22 Juni 2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkas Pura I Berkas
PP Nomor 3 Tahun 2004 14 Januari 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 2 Tahun 2004 14 Januari 2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2003 17 Desember 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2003 17 Desember 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2003 27 Oktober 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2003 27 Oktober 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2003 13 Oktober 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2003 22 Juli 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 25 Tahun 2003 29 Mei 2003 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2003 31 Maret 2003 Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2003 29 Maret 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2003 06 Maret 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2003 06 Maret 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2003 06 Maret 2003 Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2003 17 Pebruari 2003 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2002 30 Desember 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2002 16 Desember 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2002 12 Desember 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2002 10 Oktober 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2002 27 September 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2002 23 September 2002 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2002 27 Agustus 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Berkas
PP Nomor 29 Tahun 2002 13 Mei 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2002 06 Mei 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2002 06 Mei 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 20 Tahun 2002 23 April 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 19 Tahun 2002 23 April 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 18 Tahun 2002 23 April 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2002 23 April 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2002 23 April 2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2001 17 September 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2001 01 Agustus 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2001 01 Agustus 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2001 30 Juni 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2001 12 Juni 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2001 05 Juni 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2001 18 Mei 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2001 18 Mei 2001 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2001 01 Mei 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 19 Tahun 2001 25 April 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Berkas
PP Nomor 9 Tahun 2001 19 Pebruari 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2001 19 Pebruari 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2001 14 Pebruari 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2000 26 Oktober 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 93 Tahun 2000 19 Oktober 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2000 11 Oktober 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2000 10 Oktober 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 85 Tahun 2000 28 September 2000 Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2000 19 September 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2000 19 September 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2000 21 Agustus 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2000 21 Agustus 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2000 21 Agustus 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2000 21 Agustus 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2000 21 Agustus 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2000 25 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2000 25 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 56 Tahun 2000 17 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2000 17 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2000 11 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2000 11 Juli 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2000 23 Juni 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 41 Tahun 2000 23 Juni 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Berkas
PP Nomor 40 Tahun 2000 23 Juni 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2000 07 Juni 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2000 30 Mei 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 32 Tahun 2000 30 Mei 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 27 Tahun 2000 26 Mei 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2000 15 Mei 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk. Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2000 07 April 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konversi Energi Abadi (PT Koneba) Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2000 21 Pebruari 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Berkas
PP Nomor 4 Tahun 2000 21 Pebruari 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 11 Tahun 2000 21 Pebruari 2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Dicabut : PP Nomor 34 Tahun 2013 Berkas
PP Nomor 97 Tahun 1999 24 Desember 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 91 Tahun 1999 13 Oktober 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin) Berkas
PP Nomor 77 Tahun 1999 22 September 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 76 Tahun 1999 22 September 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1999 03 September 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 62 Tahun 1999 24 Juni 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1999 17 Juni 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1999 11 Juni 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1999 28 Mei 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 40 Tahun 1999 26 Mei 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1999 26 Mei 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1999 25 Mei 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1999 25 Mei 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1999 24 Mei 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istika Karya Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1999 24 Mei 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1999 24 Mei 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Unilever Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1999 08 Pebruari 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1999 27 Januari 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1999 18 Januari 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk, Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1999 08 Januari 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1999 05 Januari 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 78 Tahun 1998 22 Oktober 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Otorita Jatiluhur Berkas
PP Nomor 76 Tahun 1998 20 Oktober 1998 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik Tbk Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1998 01 Oktober 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan Berkas
PP Nomor 60 Tahun 1998 07 Mei 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1998 22 April 1998 Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1998 08 April 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1998 21 Maret 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1998 05 Maret 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1998 03 Maret 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1998 28 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1998 28 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1998 25 Pebruari 1998 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1998 18 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1998 13 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1998 13 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1998 13 Pebruari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1998 09 Januari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1998 09 Januari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1998 09 Januari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1998 07 Januari 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1997 29 Desember 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1997 24 Oktober 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1997 17 Oktober 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1997 07 Agustus 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1997 21 Juli 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1997 16 Juli 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Mencabut : PP Nomor 47 Tahun 1992 Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1997 10 Juli 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1997 30 Juni 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1997 24 Juni 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1997 29 Mei 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1997 13 Mei 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1997 29 April 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1997 15 April 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1997 08 April 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1997 29 Januari 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Parma Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1997 21 Januari 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1997 21 Januari 1997 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 72 Tahun 1996 16 Desember 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Dicabut : PP Nomor 51 Tahun 2021 Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1996 17 Oktober 1996 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Mencabut : PP NOMOR 33 TAHUN 1982 Berkas
PP Nomor 63 Tahun 1996 09 Oktober 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 62 Tahun 1996 04 Oktober 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 61 Tahun 1996 04 Oktober 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1996 27 September 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 1996 09 Agustus 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 50 Tahun 1996 09 Agustus 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1996 17 Juli 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1996 14 Pebruari 1996 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1996 14 Pebruari 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1996 14 Pebruari 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 15 Tahun 1989
Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1979
Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1996 14 Pebruari 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1996 14 Pebruari 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1996 29 Januari 1996 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1995 06 November 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1995 21 September 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1995 23 Agustus 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1995 23 Agustus 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1995 10 Agustus 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1995 31 Juli 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1995 16 Juni 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1995 12 Januari 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1994 27 Desember 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1994 08 Desember 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1994 07 Oktober 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1994 30 Agustus 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1994 19 Juli 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1994 18 Maret 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1994 18 Maret 1994 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1994 18 Maret 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1994 03 Maret 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1994 28 Pebruari 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1993 03 Desember 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1993 03 Desember 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEN Industri Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1993 30 November 1993 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunaan XVII Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV - XVI Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1974 Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1993 11 November 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1993 29 September 1993 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat Dicabut : PP Nomor 51 Tahun 2021 Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1993 28 September 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1993 27 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1993 27 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1993 24 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1993 24 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Cilacap Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1993 17 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1993 17 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1993 17 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1993 05 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1993 05 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1993 05 Mei 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1993 28 Januari 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pindad Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1993 28 Januari 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1993 09 Januari 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1993 08 Januari 1993 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. KONEBA) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1993 08 Januari 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Mencabut : PP Nomor 10 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1992 09 November 1992 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor Berkas
PP Nomor 68 Tahun 1992 19 September 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 67 Tahun 1992 19 September 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1992 19 September 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III Berkas
PP Nomor 65 Tahun 1992 19 September 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1992 19 September 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1992 29 Agustus 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1992 28 Agustus 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia Dicabut : PP Nomor 26 Tahun 1997 Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1992 04 Agustus 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 40 Tahun 1992 20 Juli 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1992 15 Juli 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1992 15 Juli 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1992 30 Juni 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1992 29 Juni 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1992 29 Juni 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD) Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1992 29 Juni 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1992 13 Mei 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1992 10 Maret 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN) Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1992 10 Maret 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1992 09 Maret 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1992 28 Pebruari 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1992 19 Pebruari 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1992 19 Pebruari 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1992 03 Januari 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1991 16 Desember 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modalperusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1991 15 Oktober 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1991 25 September 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1991 01 Agustus 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Dan Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradnya Paramita Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 45 Tahun 1991 27 Juli 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Impor Indonesia Di Luar Negeri Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1991 25 Juli 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Berkas
PP Nomor 42 Tahun 1991 03 Juli 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 41 Tahun 1991 03 Juli 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1991 02 Juli 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1991 02 Juli 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1991 21 Mei 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1991 13 Mei 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak Mencabut : PP Nomor 2 Tahun 1982 Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1991 01 April 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1991 01 April 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1991 30 Maret 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1991 09 Maret 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1991 25 Pebruari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1991 08 Pebruari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1991 04 Pebruari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1991 10 Januari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1991 05 Januari 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 43 Tahun 1974
Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1991 04 Januari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1991 04 Januari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1991 04 Januari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1991 04 Januari 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 63 Tahun 1990 29 Desember 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1990 10 Desember 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia Berkas
PP Nomor 56 Tahun 1990 30 Oktober 1990 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1990 06 Oktober 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1990 20 September 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1990 20 September 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1990 20 September 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1990 20 September 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1990 30 Agustus 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam) Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1990 20 Juli 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1990 17 Juli 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1990 13 Juli 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1990 03 Juli 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN) Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1990 15 Juni 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1990 15 Juni 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1990 15 Juni 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1990 23 April 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Mencabut : PP Nomor 4 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1990 09 Pebruari 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1990 09 Januari 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1989 09 Desember 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1989 09 November 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1989 20 Oktober 1989 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI Dicabut : PP Nomor 12 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1989 30 Agustus 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1989 27 Juli 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1989 30 Mei 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1989 01 April 1989 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Frans Kisiepo Di Biak Dan Samratulangi Di Manado Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1989 01 April 1989 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1988 19 Desember 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1988 07 Desember 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dlam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia" (Unindo PT) Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1988 16 November 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1988 16 November 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1988 14 November 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1988 25 Oktober 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1988 06 Oktober 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Kodja Indonesia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1988 22 September 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1988 29 Juni 1988 Pembubaran Perusahaan Negera Metrika Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel Mencabut : PP Nomor 127 Tahun 1961 Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1988 29 Juni 1988 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1987 22 Oktober 1987 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Mencabut : PP Nomor 43 Tahun 1971 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1987 25 Mei 1987 Penambahan Dan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bhanda Ghara Reksa Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1987 25 Mei 1987 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1987 04 Pebruari 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1987 10 Januari 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1987 10 Januari 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1987 09 Januari 1987 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1987 09 Januari 1987 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Hasanuddin Di Ujung Pandang Dan Sepinggan Di Balikpapan Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1986 28 Agustus 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1986 26 Agustus 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1986 26 Mei 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1986 21 April 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Bank Pembangunan Asia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1986 06 Pebruari 1986 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu Mengubah : PP Nomor 31 Tahun 1982 Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1986 14 Januari 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1985 25 Juni 1985 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1984 06 November 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1984 19 September 1984 Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1984 19 September 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1984 11 September 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1984 09 Juli 1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1984 26 Juni 1984 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu Dicabut : PP Nomor 31 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1984 18 Mei 1984 Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura Mencabut : PP Nomor 36 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1983 30 Mei 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1983 14 Mei 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1983 05 Mei 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium of Constraction Industries (PT ICCI) Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1983 21 April 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1983 13 April 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1983 13 April 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIV Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1983 11 Pebruari 1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1982 18 Desember 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1982 30 November 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas Dicabut : PP Nomor 64 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1982 29 September 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu Diubah : PP Nomor 9 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1982 01 Mei 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1982 12 April 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1982 12 April 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1982 12 April 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1982 26 Januari 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1991 Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1981 23 Oktober 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1981 23 Oktober 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1981 21 Oktober 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1981 06 Oktober 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1981 11 Juli 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1981 11 Juli 1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1981 11 Juni 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1981 03 Juni 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Aneka Usaha Perkebunan Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1981 01 April 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1993
Mencabut : PP Nomor 17 Tahun 1979
Mencabut : PP Nomor 45 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1981 03 Pebruari 1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 42 Tahun 1980 15 Desember 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1980 27 September 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1980 10 September 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1980 17 Juli 1980 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1980 03 Maret 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1980 16 Januari 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT") Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1979 10 Juli 1979 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1979 25 Juni 1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1979 02 April 1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan Dan Pengembangan Industri Pupuk Urea Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1979 21 Pebruari 1979 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 12 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1978 09 Mei 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam P.T. Medan Foundry Centre Yang Bergerak Di Bidang Industri Pengecoran Logam Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1978 10 Maret 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1978 25 Pebruari 1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1977 22 Maret 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1977 02 Pebruari 1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari Dicabut : PP Nomor 59 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1976 29 Desember 1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1976 27 Desember 1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa" Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1976 05 April 1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1976 24 Januari 1976 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017
Mencabut : PP Nomor 21 Tahun 1986
Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1975 24 November 1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1975 16 Oktober 1975 Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.") Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1975 02 Juni 1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1974 11 November 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan XVIII Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1974 23 September 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1974 26 Agustus 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah) Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1974 03 Juni 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perikanan Samodra Besar Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1983 Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1974 03 Juni 1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Pertani" Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1974 24 Mei 1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 53 Tahun 1993 Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1974 20 April 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1974 01 Maret 1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("P.T. Rajawali Nusantara Indonesia") Berkas
PP Nomor 45 Tahun 1973 06 Desember 1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1973 05 Oktober 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya) Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1973 09 Juli 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Jakarta International Hotel Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1973 21 Mei 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1983 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1973 17 Maret 1973 Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia P.T." ("Unindo P.T.") Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1973 15 Pebruari 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd") Dicabut : PP Nomor 89 Tahun 1999 Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1973 23 Januari 1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1972 30 Desember 1972 Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1987 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1972 16 Desember 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1972 15 September 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1972 03 Mei 1972 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1972 01 April 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1972 19 Pebruari 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau) Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1972 05 Pebruari 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1972 05 Pebruari 1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo") Berkas
PP Nomor 69 Tahun 1971 30 Oktober 1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") Berkas
PP Nomor 74 Tahun 1971 12 Oktober 1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan Dicabut : PP Nomor 17 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1971 23 April 1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U") Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1970 26 November 1970 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima" Berkas
PP Nomor 50 Tahun 1970 14 November 1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1970 23 September 1970 Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation Dicabut : PP Nomor 16 Tahun 1984
Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1970 31 Agustus 1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia Dicabut : PP Nomor 38 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1970 31 Agustus 1970 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. "Krakatau Steel" Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1970 16 Juni 1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Percetakan, Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 24 Tahun 1962
Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1970 03 Maret 1970 Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant) Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1970 06 Pebruari 1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1969 25 November 1969 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1972 07 Januari 972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan Dicabut : PP Nomor 34 Tahun 2004 Berkas
PP Nomor 82 Tahun 2010 20 Desember 2 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas