| Nomor | Tanggal Penetapan | Tentang | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| PP Nomor 11 Tahun 2020 | 14 Pebruari 2020 | Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) | Berkas | |
| PP Nomor 6 Tahun 2019 | 15 Pebruari 2019 | Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 35 Tahun 2018 | 20 Juli 2018 | Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 77 Tahun 2012 | 13 September 2012 | Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 51 Tahun 2011 | 13 Desember 2011 | Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) | Berkas | |
| PP Nomor 46 Tahun 2010 | 03 Mei 2010 | Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I | Berkas | |
| PP Nomor 7 Tahun 2010 | 08 Januari 2010 | Perusahaan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II | Berkas | |
| PP Nomor 41 Tahun 2008 | 19 Mei 2008 | Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 66 Tahun 2007 | 10 Desember 2007 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur | Berkas | |
| PP Nomor 40 Tahun 2007 | 18 Juli 2007 | Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | Berkas | |
| PP Nomor 10 Tahun 2004 | 27 Pebruari 2004 | Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset | Berkas | |
| PP Nomor 7 Tahun 2003 | 20 Januari 2003 | Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog | Berkas | |
| PP NOMOR 31 TAHUN 2002 | 20 Mei 2002 | Perusahaan Umum (PERUM) Damri | Berkas | |
| PP Nomor 89 Tahun 2000 | 10 Oktober 2000 | Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 | Mencabut : PP Nomor 98 Tahun 1999 | Berkas |
| Nomor 48 Tahun 2000 | 11 Juli 2000 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara | Mengubah : Nomor 98 Tahun 1999 | Berkas |
| PP Nomor 34 Tahun 2000 | 07 Juni 2000 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) | Berkas | |
| PP Nomor 53 Tahun 1999 | 11 Juni 1999 | Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) | Berkas | |
| PP Nomor 17 Tahun 1990 | 28 Mei 1990 | Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara | Berkas | |
| PP Nomor 23 Tahun 1986 | 06 Mei 1986 | Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) | Berkas | |
| PP Nomor 4 Tahun 1986 | 16 Januari 1986 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang | Berkas | |
| PP Nomor 3 Tahun 1986 | 16 Januari 1986 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap | Berkas | |
| PP Nomor 19 Tahun 1984 | 16 Juli 1984 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan | Berkas | |
| PP Nomor 6 Tahun 1984 | 28 Pebruari 1984 | Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi | Berkas | |
| PP Nomor 31 Tahun 1982 | 29 September 1982 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu | Diubah : PP Nomor 9 Tahun 1986 | Berkas |
| PP Nomor 52 Tahun 1980 | 27 Desember 1980 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat) | Berkas | |
| PP Nomor 42 Tahun 1980 | 15 Desember 1980 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam | Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017 | Berkas |
| PP Nomor 46 Tahun 1974 | 31 Desember 1974 | Perusahaan Umum Survai Udara (Panas) | Berkas | |
| PP Nomor 4 Tahun 1974 | 19 Pebruari 1974 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate) | Berkas | |
| PP Nomor 43 Tahun 1973 | 14 Desember 1973 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam | Berkas | |
| PP Nomor 47 Tahun 1973 | 06 Desember 1973 | Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone | Dicabut : PP Nomor 43 Tahun 1974 | Berkas |
| PP Nomor 44 Tahun 1973 | 06 Desember 1973 | Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) | Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1996 | Berkas |
| PP NOMOR 36 TAHUN 1973 | 01 Oktober 1973 | Pendirian Perusahaan Umum Dahana | Berkas | |
| PP Nomor 28 Tahun 1973 | 18 Juni 1973 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate | Berkas | |
| PP Nomor 18 Tahun 1973 | 13 April 1973 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional | Diubah : PP Nomor 15 Tahun 2020 | Berkas |
| PP Nomor 10 Tahun 1973 | 24 Maret 1973 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian | Berkas | |
| PP Nomor 45 Tahun 1971 | 31 Juli 1971 | Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI | Berkas | |
| PP Nomor 22 Tahun 1971 | 05 Mei 1971 | Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri | Berkas | |
| PP Nomor 1 Tahun 1971 | 11 Januari 1971 | Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit | Berkas | |
| PP Nomor 18 Tahun 1970 | 21 Mei 1970 | Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 | Mengubah : PP Nomor 14 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 4 Tahun 1970 | 02 Pebruari 1970 | Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang | Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1975 | Berkas |
| Nomor 3 Tahun 1969 | 23 Januari 1969 | Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" | Berkas | |
| PP NOMOR 27 TAHUN 1968 | 20 Agustus 1968 | Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N Pertamina) | Berkas | |
| PP Nomor 23 Tahun 1968 | 05 Juli 1968 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara | Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1984 | Berkas |
| PP Nomor 22 Tahun 1968 | 05 Juli 1968 | Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang | Dicabut : PP Nomor 26 Tahun 1974 Mencabut : PP Nomor 30 Tahun 1962 Mencabut : PP Nomor 29 Tahun 1962 Mencabut : PP Nomor 91 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 89 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 88 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 218 Tahun 1961 |
Berkas |
| PP Nomor 21 Tahun 1968 | 05 Juli 1968 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah | Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1976 Mencabut : PP Nomor 87 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 95 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 96 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 97 Tahun 1961 |
Berkas |
| PP Nomor 14 Tahun 1968 | 13 April 1968 | Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara) | Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1990 Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1985 Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1979 Dicabut : PP Nomor 45 Tahun 1973 Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1971 Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1971 Dicabut : PP Nomor 64 Tahun 1971 Dicabut : PP Nomor 5 Tahun 1972 Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1972 Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1972 Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1972 Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1973 Dicabut : PP Nomor 44 Tahun 1973 Dicabut : PP Nomor 46 Tahun 1973 Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1974 Dicabut : PP Nomor 44 Tahun 1974 Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1975 Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1975 Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1981 Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981 Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1981 Diubah : PP Nomor 18 Tahun 1970 Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1963 Mencabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 |
Berkas |
| Nomor 40 Tahun 1965 | 24 Desember 1965 | Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya | Berkas | |
| Nomor 30 Tahun 1965 | 06 Juli 1965 | Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi | Berkas | |
| Nomor 29 Tahun 1965 | 06 Juli 1965 | Pendirian Perusahaan Pos dan Giro | Berkas | |
| NOMOR 28 TAHUN 1964 | 24 Agustus 1964 | Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia | Berkas | |
| PP NOMOR 44 TAHUN 1963 | 27 Juni 1963 | Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 41 Tahun 1963 | 25 Juni 1963 | Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis | Mencabut : PP Nomor 175 Tahun 1961 | Berkas |
| PP Nomor 28 Tahun 1963 | 22 Mei 1963 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara | Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 25 Tahun 1963 | 22 Mei 1963 | Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara | Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968 Mencabut : PP Nomor 162 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 158 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 157 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 154 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 153 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 152 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 151 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 150 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 149 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 147 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 146 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 144 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 142 Tahun 1961 |
Berkas |
| Nomor 15 Tahun 1963 | 17 April 1963 | Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri | Berkas | |
| PP Nomor 1 Tahun 1963 | 28 Januari 1963 | Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara | Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968 Mencabut : PP Nomor 169 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 168 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 167 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 166 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 165 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 164 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 161 Tahun 1961 Mencabut : PP Nomor 159 Tahun 1961 |
Berkas |
| PP NOMOR 33 TAHUN 1962 | 15 November 1962 | Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran | Berkas | |
| PP Nomor 31 Tahun 1962 | 13 November 1962 | Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya" | Berkas | |
| PP Nomor 24 Tahun 1962 | 12 Oktober 1962 | Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1970 | Berkas |
| PP Nomor 19 Tahun 1962 | 06 September 1962 | Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara". | Berkas | |
| PP Nomor 9 Tahun 1962 | 25 Juli 1962 | Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" | Berkas | |
| PP Nomor 216 Tahun 1961 | 28 Agustus 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan | Berkas | |
| PP NOMOR 219 TAHUN 1961 | 11 Agustus 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia | Berkas | |
| PP Nomor 218 Tahun 1961 | 11 Agustus 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia | Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 Diubah : PP Nomor 29 Tahun 1962 |
Berkas |
| PP Nomor 193 Tahun 1961 | 12 Mei 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi | Dicabut : PP Nomor 43 Tahun 1971 | Berkas |
| PP Nomor 178 Tahun1961 | 03 Mei 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian | Berkas | |
| PP Nomor 175 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis | Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 169 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 167 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 166 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 165 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1963 |
Berkas |
| PP Nomor 164 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 162 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 161 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 159 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 158 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 157 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 154 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 153 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 152 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 151 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 150 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 149 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 147 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 146 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 144 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 142 Tahun 1961 | 26 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh | Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 168 Tahun 1961 | 25 April 1961 | Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV | Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 | Berkas |
| PP Nomor 97 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep | Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 96 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka | Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 95 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung | Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 91 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok | Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 89 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia | Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 | Berkas |
| PP Nomor 88 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara | Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 Diubah : PP Nomor 30 Tahun 1962 |
Berkas |
| PP Nomor 87 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara | Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 | Berkas |
| PP NOMOR 138 TAHUN 1961 | 17 April 1961 | Tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam | Berkas | |
| PP Nomor 137 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Leces | Berkas | |
| PP Nomor 132 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik | Berkas | |
| PP Nomor 131 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Intirub | Berkas | |
| PP Nomor 130 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Iglas | Berkas | |
| PP Nomor 128 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Boma | Berkas | |
| PP Nomor 127 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Metrika | Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1988 | Berkas |
| PP Nomor 125 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Barata | Berkas | |
| PP NOMOR 109 TAHUN 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya | Berkas | |
| PP Nomor 102 Tahun 1961 | 17 April 1961 | Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" | Berkas | |
| PP Nomor 67 Tahun 1961 | 29 Maret 1961 | Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara | Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1965 | Berkas |
| PP Nomor 56 Tahun 1961 | 29 Maret 1961 | Pendirian Perusahaan Negara "Virama Karya" | Berkas | |
| PP Nomor 44 Tahun 1961 | 29 Maret 1961 | Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara | Berkas | |
| PP Nomor 27 Tahun 1961 | 29 Maret 1961 | Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan | Dicabut : PP Nomor 32 Tahun 1974 | Berkas |
| PP Nomor 26 Tahun 1961 | 29 Maret 1961 | Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah | Dicabut : PP Nomor 31 Tahun 1974 | Berkas |
