Peraturan Pemerintah

Nomor Tanggal Penetapan Tentang Status Download
PP Nomor 54 Tahun 2011 2021/02/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2021 2021/02/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Mencabut : PP Nomor 87 Tahun 2008
Mencabut : PP Nomor 72 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 49 Tahun 1993
Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2020 2020/12/30 Pembiayaan Usaha Tani Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2020 2020/11/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2020 2020/10/08 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan Mengubah : PP Nomor 5 Tahun 2005 Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2020 2020/09/29 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 35 Tahun 2009
Mengubah : PP Nomor 50 Tahun 2016
Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2020 2020/09/28 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 66 Tahun 2007 Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2020 2020/09/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2020 2020/09/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2020 2020/08/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 40 Tahun 2020 2020/07/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 38 Tahun 2020 2020/07/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 37 Tahun 2020 2020/07/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2020 2020/07/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 32 Tahun 2020 2020/07/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 31 Tahun 2020 2020/07/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Berkas
PP Nomor 20 Tahun 2020 2020/03/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 10 Tahun 1973
Mencabut : PP Nomor 39 Tahun 1980
Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 2020
Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2020 2020/02/26 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional Mengubah : PP Nomor 18 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 11 Tahun 2020 2020/02/14 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2019 2019/11/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2019 2019/10/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2019 2019/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2019 2019/09/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2019 2019/09/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2019 2019/09/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2019 2019/07/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2019 2019/06/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2019 2019/02/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2019 2019/02/15 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2020 2018/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2018 2018/12/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 54 Tahun 2018 2018/12/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2018 2018/09/24 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2018 2018/09/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
Perpres Nomor 81 Tahun 2018 2018/09/17 Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara Berkas
PP Nomor 38 Tahun 2018 2018/08/06 Perusahaan Umum (Perum) Damri Mencabut : PP NOMOR 31 TAHUN 2002 Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2018 2018/07/20 Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 2018 2018/07/19 Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2018 2018/07/02 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2018 2018/05/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2018 2018/02/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pertamina Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1994 Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2017 2017/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2017 2017/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2017 2017/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2017 2017/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2017 2017/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2017 2017/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2017 2017/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahmn Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 56 Tahun 2017 2017/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2017 2017/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2017 2017/12/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 47 Tahun 2017 2017/11/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Aluminium Mencabut : PP Nomor 26 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 3 Tahun 1976
Mencabut : PP Nomor 42 Tahun 1980
Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2017 2017/04/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2017 2017/04/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 98 Tahun 2016 2016/12/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 97 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Berkas
PP Nomor 96 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association Berkas
PP Nomor 95 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank Berkas
PP Nomor 93 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 92 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 91 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VIII Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara I Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 85 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 84 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk Berkas
PP Nomor 83 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2016 2016/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2016 2016/12/30 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Mengubah : PP Nomor 44 Tahun 2005 Berkas
PP Nomor 71 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bulog Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2016 2016/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2016 2016/12/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
Nomor 66 Tahun 2016 2016/12/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2016 2016/11/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2016 2016/11/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2016 2016/11/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Tbk Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2016 2016/11/03 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 35 Tahun 2009
Diubah : PP Nomor 55 Tahun 2020
Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2016 2016/10/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2016 2016/10/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Berkas
PP Nomor 43 Tahun 2016 2016/10/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk Berkas
PP Nomor 37 Tahun 2016 2016/09/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2016 2016/09/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2016 2016/08/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 25 Tahun 2016 2016/06/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2016 2016/05/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2016 2016/05/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
Nomor 13 Tahun 2016 2016/05/13 Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2016 2016/05/03 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank Berkas
PP Nomor 140 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara XII Berkas
PP Nomor 139 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara XI Berkas
PP Nomor 138 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara X Berkas
PP Nomor 137 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara IX Berkas
PP Nomor 136 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VII Berkas
PP Nomor 135 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 134 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) PT Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 133 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Berkas
PP Nomor 132 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 131 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 130 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 129 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 125 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 124 Tahun 2015 2015/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berkas
PP Nomor 120 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berkas
PP Nomor 119 Tahun 2019 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 118 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 117 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Berkas
PP Nomor 116 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Berkas
PP Nomor 115 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berkas
PP Nomor 114 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 113 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Berkas
PP Nomor 112 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asdp Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 111 Tahun 2015 2015/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 99 Tahun 2015 2015/12/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development Berkas
PP Nomor 97 Tahun 2015 2015/12/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia Pada Internasional Monetary Fund Kepada Bank Indonesia Berkas
PP Nomor 101 Tahun 2015 2015/12/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association Berkas
PP Nomor 100 Tahun 2015 2015/12/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development Berkas
PP Nomor 95 Tahun 2015 2015/12/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2015 2015/12/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 91 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2015 2015/11/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2015 2015/09/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2015 2015/09/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2015 2015/08/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2015 2015/08/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2015 2015/08/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Griya Finansial Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2015 2015/08/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2015 2015/07/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2015 2015/07/02 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2015 2015/06/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 39 Tahun 2015 2015/06/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 29 Tahun 2015 2015/06/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Berkas
PP Nomor 28 Tahun 2015 2015/06/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk Berkas
PP Nomor 27 Tahun 2015 2015/06/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya Berkas
PP Nomor 12 Tahun 2015 2015/03/02 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 1 Tahun 2015 2015/01/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Geo Dipa Energi Berkas
PP Nomor 99 Tahun 2014 2014/10/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Berkas
PP Nomor 98 Tahun 2014 2014/10/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 100 Tahun 2014 2014/10/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2014 2014/09/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 22 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 32 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 31 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 21 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2014 2014/09/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Mencabut : PP Nomor 7 Tahun 1981
Mencabut : PP Nomor 7 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 9 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 10 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 12 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 13 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 15 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 16 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 17 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 18 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 19 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 6 Tahun 1996
Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2014 2014/04/21 Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium Berkas
PP Nomor 8 Tahun 2014 2014/02/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2014 2014/02/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2014 2014/02/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2013 2013/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2013 2013/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2013 2013/11/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2013 2013/07/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2013 2013/06/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2013 2013/05/08 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 2000 Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2013 2013/03/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 14 Tahun 2013 2013/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII Berkas
PP Nomor 13 Tahun 2013 2013/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX Berkas
PP Nomor 12 Tahun 2013 2013/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Berkas
PP Nomor 11 Tahun 2013 2013/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2013 2013/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I Berkas
PP Nomor 9 Tahun 2013 2013/01/23 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Berkas
PP Nomor 116 Tahun 2012 2012/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 115 Tahun 2012 2012/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 114 Tahun 2012 2012/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonsia Tbk Berkas
PP Nomor 113 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 112 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kapal Indonesia Berkas
PP Nomor 111 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad Berkas
PP Nomor 110 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 108 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 107 Tahun 2012 2012/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 104 Tahun 2012 2012/12/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2012 2012/10/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2012 2012/09/13 Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2012 2012/09/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2012 2012/09/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2012 2012/08/27 Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2012 2012/08/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2012 2012/08/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2012 2012/08/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2012 2012/08/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2012 2012/07/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 36 Tahun 2012 2012/03/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2012 2012/03/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2012 2012/03/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 13 Tahun 2012 2012/01/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 8 Tahun 2012 2012/01/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2012 2012/01/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2012 2012/01/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2012 2012/01/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 76 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2011 2011/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2011 2011/12/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2011 2011/12/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2011 2011/12/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2011 2011/12/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2011 2011/12/13 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2011 2011/11/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2011 2011/11/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2011 2011/09/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Berkas
PP Nomor 20 Tahun 2011 2011/03/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2010 2010/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2010 2010/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Usaha Indonesia Berkas
PP Nomor 86 Tahun 2010 2010/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 81 Tahun 2010 2010/12/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2010 2010/10/22 Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2010 2010/08/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2010 2010/05/03 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2010 2010/01/08 Perusahaan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2009 2009/12/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II Berkas
PP Nomor 77 Tahun 2009 2009/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2009 2009/12/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2009 2009/11/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2009 2009/10/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2009 2009/10/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2009 2009/09/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2009 2009/07/18 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2009 2009/06/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2009 2009/05/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Penjaminan Infrastruktur Diubah : PP Nomor 55 Tahun 2020
Diubah : PP Nomor 50 Tahun 2016
Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2009 2009/03/30 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali Mengubah : PP Nomor 50 Tahun 2008 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 2009 2009/01/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 87 Tahun 2008 2008/12/31 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Prasadah Pamunah Limbah Industri Dicabut : PP Nomor 51 Tahun 2021 Berkas
PP Nomor 82 Tahun 2008 2008/12/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Berkas
PP Nomor 78 Tahun 2008 2008/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Asset Berkas
PP Nomor 75 Tahun 2008 2008/12/16 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Mengubah : PP Nomor 66 Tahun 2007 Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2008 2008/07/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Diubah : PP Nomor 33 Tahun 2009 Berkas
PP Nomor 41 Tahun 2008 2008/05/19 Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 74 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 73 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berkas
PP Nomor 72 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 71 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2007 2007/12/10 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2007 2007/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
Nomor 66 Tahun 2007 2007/12/10 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur Diubah : PP Nomor 53 Tahun 2020 Berkas
PP Nomor 40 Tahun 2007 2007/07/18 Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 54 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia Berkas
PP Nomor 47 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2006 2006/12/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2006 2006/05/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2006 2006/05/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2006 2006/05/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2005 2005/12/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2005 2005/12/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2005 2005/12/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Airlines Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2005 2005/10/25 Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2005 2005/10/25 Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Diubah : PP Nomor 72 Tahun 2016 Berkas
PP Nomor 43 Tahun 2005 2005/10/25 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Bada Usaha Milik Negara Berkas
PP Nomor 9 Tahun 2005 2005/03/18 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2005 2005/02/07 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan Diubah : PP Nomor 57 Tahun 2020 Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2004 2004/10/19 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2004 2004/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2004 2004/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2004 2004/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2004 2004/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2004 2004/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2004 2004/10/11 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero), PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 18 Tahun 2004 2004/06/22 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkas Pura I Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2004 2004/05/10 Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2004 2004/02/27 Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset Berkas
PP Nomor 3 Tahun 2004 2004/01/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 2 Tahun 2004 2004/01/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 60 Tahun 2003 2003/12/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 59 Tahun 2003 2003/12/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2003 2003/10/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 2003 2003/10/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 48 Tahun 2003 2003/10/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Berkas
PP Nomor 42 Tahun 2003 2003/07/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta Berkas
PP Nomor 41 Tahun 2003 2003/07/14 Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Berkas
PP Nomor 31 Tahun 2003 2003/06/18 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 25 Tahun 2003 2003/05/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan Indonesia Sebelum Menggabungkan Diri Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2003 2003/03/31 Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2003 2003/03/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2003 2003/03/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2003 2003/03/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya Berkas
PP Nomor 15 Tahun 2003 2003/03/06 Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2003 2003/02/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 7 Tahun 2003 2003/01/20 Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog Berkas
PP Nomor 4 Tahun 2003 2003/01/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2002 2002/12/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2002 2002/12/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya Berkas
PP Nomor 64 Tahun 2002 2002/12/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2002 2002/10/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2002 2002/09/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 52 Tahun 2002 2002/09/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT Len Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis Berkas
PP Nomor 45 Tahun 2002 2002/08/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Berkas
PP NOMOR 31 TAHUN 2002 2002/05/20 Perusahaan Umum (PERUM) Damri Berkas
PP Nomor 29 Tahun 2002 2002/05/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2002 2002/05/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2002 2002/05/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 20 Tahun 2002 2002/04/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 19 Tahun 2002 2002/04/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 18 Tahun 2002 2002/04/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 17 Tahun 2002 2002/04/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Berkas
PP Nomor 16 Tahun 2002 2002/04/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2001 2001/12/07 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berkas
PP Nomor 67 Tahun 2001 2001/09/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 63 Tahun 2001 2001/09/13 Transfer of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance at the Indonesian Bank Restructuring Agency to the State Minister for State-Owned Enterprises Berkas
PP Nomor 62 Tahun 2001 2001/08/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 61 Tahun 2001 2001/08/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 53 Tahun 2001 2001/06/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2001 2001/06/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 46 Tahun 2001 2001/06/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia Berkas
PP Nomor 23 Tahun 2001 2001/05/18 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Berkas
PP Nomor 22 Tahun 2001 2001/05/18 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2001 2001/05/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 19 Tahun 2001 2001/04/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Berkas
PP Nomor 9 Tahun 2001 2001/02/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Berkas
PP Nomor 10 Tahun 2001 2001/02/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 6 Tahun 2001 2001/02/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja Berkas
PP Nomor 94 Tahun 2000 2000/10/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 93 Tahun 2000 2000/10/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 91 Tahun 2000 2000/10/16 Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta Mencabut : PP Nomor 32 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 90 Tahun 2000 2000/10/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 89 Tahun 2000 2000/10/10 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 Mencabut : PP Nomor 98 Tahun 1999 Berkas
PP Nomor 88 Tahun 2000 2000/10/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 85 Tahun 2000 2000/09/28 Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Berkas
PP Nomor 80 Tahun 2000 2000/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi Berkas
PP Nomor 79 Tahun 2000 2000/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi Berkas
PP Nomor 70 Tahun 2000 2000/08/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 69 Tahun 2000 2000/08/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Berkas
PP Nomor 68 Tahun 2000 2000/08/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 66 Tahun 2000 2000/08/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 65 Tahun 2000 2000/08/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 2000 2000/07/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 57 Tahun 2000 2000/07/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 56 Tahun 2000 2000/07/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Berkas
PP Nomor 55 Tahun 2000 2000/07/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 50 Tahun 2000 2000/07/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 49 Tahun 2000 2000/07/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta Berkas
Nomor 48 Tahun 2000 2000/07/11 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Mengubah : Nomor 98 Tahun 1999 Berkas
PP Nomor 44 Tahun 2000 2000/06/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 41 Tahun 2000 2000/06/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Berkas
PP Nomor 40 Tahun 2000 2000/06/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Berkas
PP Nomor 35 Tahun 2000 2000/06/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 34 Tahun 2000 2000/06/07 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) Berkas
PP Nomor 33 Tahun 2000 2000/05/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Berkas
PP Nomor 32 Tahun 2000 2000/05/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 27 Tahun 2000 2000/05/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 26 Tahun 2000 2000/05/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk. Berkas
PP Nomor 21 Tahun 2000 2000/04/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konversi Energi Abadi (PT Koneba) Berkas
PP Nomor 5 Tahun 2000 2000/02/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Berkas
PP Nomor 4 Tahun 2000 2000/02/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 11 Tahun 2000 2000/02/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces Dicabut : PP Nomor 34 Tahun 2013 Berkas
PP Nomor 97 Tahun 1999 1999/12/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 89 Tahun 1999 1999/11/13 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour Berkas
PP Nomor 94 Tahun 1999 1999/10/13 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II Berkas
PP Nomor 93 Tahun 1999 1999/10/13 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I Berkas
PP Nomor 91 Tahun 1999 1999/10/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin) Berkas
PP Nomor 90 Tahun 1999 1999/10/13 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 77 Tahun 1999 1999/09/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines Berkas
PP Nomor 76 Tahun 1999 1999/09/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1999 1999/09/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 62 Tahun 1999 1999/06/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1999 1999/06/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1999 1999/06/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1999 1999/06/11 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1999 1999/05/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 40 Tahun 1999 1999/05/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1999 1999/05/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1999 1999/05/25 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1999 1999/05/25 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1999 1999/05/24 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istika Karya Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1999 1999/05/24 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1999 1999/05/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Unilever Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1999 1999/02/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1999 1999/01/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1999 1999/01/18 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk, Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1999 1999/01/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1999 1999/01/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 78 Tahun 1998 1998/10/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Otorita Jatiluhur Berkas
PP Nomor 76 Tahun 1998 1998/10/20 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik Tbk Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1998 1998/10/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1998 1998/08/13 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina Berkas
PP Nomor 60 Tahun 1998 1998/05/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1998 1998/04/22 Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank Berkas
PP Nomor 50 Tahun 1998 1998/04/13 Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1998 1998/04/08 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1998 1998/03/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1998 1998/03/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1998 1998/03/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1998 1998/02/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1998 1998/02/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1998 1998/02/25 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1998 1998/02/18 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1998 1998/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1998 1998/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1998 1998/02/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1998 1998/02/03 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 57 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1998 1998/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1998 1998/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1998 1998/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1998 1998/01/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1997 1997/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1997 1997/10/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1997 1997/10/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1997 1997/08/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1997 1997/07/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1997 1997/07/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia Mencabut : PP Nomor 47 Tahun 1992 Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1997 1997/07/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1997 1997/06/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1997 1997/06/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1997 1997/05/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1997 1997/05/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1997 1997/04/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1997 1997/04/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1997 1997/04/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1997 1997/04/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1997 1997/01/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Parma Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1997 1997/01/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1997 1997/01/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 72 Tahun 1996 1996/12/16 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Dicabut : PP Nomor 51 Tahun 2021 Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1996 1996/11/04 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1996 1996/10/17 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Mencabut : PP NOMOR 33 TAHUN 1982 Berkas
PP Nomor 63 Tahun 1996 1996/10/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 62 Tahun 1996 1996/10/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 61 Tahun 1996 1996/10/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1996 1996/09/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Berkas
PP Nomor 51 Tahun 1996 1996/08/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Berkas
PP Nomor 50 Tahun 1996 1996/08/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1996 1996/07/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 5 Tahun 1972
Mencabut : PP Nomor 29 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III Mencabut : PP Nomor 9 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 27 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 26 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1975
Mencabut : PP Nomor 44 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1996 1996/02/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 5 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 41 Tahun 1985
Mencabut : PP Nomor 34 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1996 1996/02/14 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 74 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 64 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV, XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 15 Tahun 1975
Mencabut : PP Nomor 6 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 13 Tahun 1990
Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1973
Mencabut : PP Nomor 7 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV, XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 1981
Mencabut : PP Nomor 32 Tahun 1973
Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 34 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1971
Mencabut : PP Nomor 24 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1996 1996/02/14 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 15 Tahun 1989
Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1979
Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1996 1996/02/14 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1996 1996/02/14 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1996 1996/01/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1995 1995/11/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1995 1995/09/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1995 1995/09/21 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1995 1995/08/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1995 1995/08/23 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1995 1995/08/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1995 1995/07/31 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1995 1995/06/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1995 1995/01/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1994 1994/12/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1994 1994/12/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1994 1994/12/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 27 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1994 1994/10/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1994 1994/08/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1994 1994/07/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1994 1994/03/18 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1994 1994/03/18 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1994 1994/03/18 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1994 1994/03/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1994 1994/02/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1993 1993/12/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1993 1993/12/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEN Industri Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1993 1993/11/30 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunaan XVII Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV - XVI Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1974 Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1993 1993/11/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1993 1993/09/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat Dicabut : PP Nomor 51 Tahun 2021 Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1993 1993/09/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1993 1993/05/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1993 1993/05/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1993 1993/05/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PAL Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1993 1993/05/24 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Cilacap Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1993 1993/05/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1993 1993/05/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1993 1993/05/17 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1993 1993/05/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1993 1993/05/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1993 1993/05/05 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Aceh Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1993 1993/01/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pindad Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1993 1993/01/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1993 1993/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1993 1993/01/08 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. KONEBA) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1993 1993/01/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Mencabut : PP Nomor 10 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 75 Tahun 1992 1992/11/09 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor Berkas
PP Nomor 68 Tahun 1992 1992/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Berkas
PP Nomor 67 Tahun 1992 1992/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1992 1992/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III Berkas
PP Nomor 65 Tahun 1992 1992/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1992 1992/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1992 1992/08/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1992 1992/08/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia Dicabut : PP Nomor 26 Tahun 1997 Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1992 1992/08/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 40 Tahun 1992 1992/07/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1992 1992/07/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1992 1992/07/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1992 1992/06/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1992 1992/06/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1992 1992/06/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD) Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1992 1992/06/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1992 1992/05/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1992 1992/04/29 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1992 1992/03/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN) Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1992 1992/03/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1992 1992/03/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1992 1992/02/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1992 1992/02/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1992 1992/02/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1992 1992/01/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1991 1991/12/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modalperusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 59 Tahun 1991 1991/10/19 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 7 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1991 1991/10/19 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 6 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 57 Tahun 1991 1991/10/19 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 5 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 56 Tahun 1991 1991/10/19 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 55 Tahun 1991 1991/10/15 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1991 1991/09/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1991 1991/08/23 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1991 1991/08/01 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Dan Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradnya Paramita Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1991 1991/08/01 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Berkas
PP Nomor 45 Tahun 1991 1991/07/27 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Impor Indonesia Di Luar Negeri Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1991 1991/07/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Berkas
PP Nomor 42 Tahun 1991 1991/07/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 41 Tahun 1991 1991/07/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1991 1991/07/02 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1991 1991/07/02 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1991 1991/05/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1991 1991/05/13 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak Mencabut : PP Nomor 2 Tahun 1982 Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1991 1991/04/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1991 1991/04/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014 Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1991 1991/03/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1991 1991/03/09 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1991 1991/03/09 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1991 1991/02/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1991 1991/02/08 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1991 1991/02/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1991 1991/01/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1991 1991/01/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 43 Tahun 1974
Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1991 1991/01/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1991 1991/01/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1991 1991/01/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1991 1991/01/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 63 Tahun 1990 1990/12/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Berkas
PP Nomor 59 Tahun 1990 1990/12/13 Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja. Mencabut : PP Nomor 3 Tahun 1977
Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1972
Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1990 1990/12/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia Berkas
PP Nomor 57 Tahun 1990 1990/10/30 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Berkas
PP Nomor 56 Tahun 1990 1990/10/30 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 53 Tahun 1990 1990/10/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Berkas
PP Nomor 49 Tahun 1990 1990/09/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1990 1990/09/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1990 1990/09/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1990 1990/09/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1990 1990/08/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam) Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1990 1990/08/15 Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung Mencabut : PP Nomor 36 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1990 1990/07/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1990 1990/07/17 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tersebut Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1990 1990/07/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1990 1990/07/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN) Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1990 1990/06/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1990 1990/06/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1990 1990/06/15 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1990 1990/05/28 Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1990 1990/05/12 Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1990 1990/04/23 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina Mencabut : PP Nomor 4 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1990 1990/02/12 Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1990 1990/02/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1990 1990/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1989 1989/12/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1989 1989/11/09 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1989 1989/10/20 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI Dicabut : PP Nomor 12 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1989 1989/08/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1989 1989/07/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1989 1989/05/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1989 1989/04/01 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Frans Kisiepo Di Biak Dan Samratulangi Di Manado Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1989 1989/04/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1988 1988/12/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1988 1988/12/07 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dlam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia" (Unindo PT) Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1988 1988/11/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1988 1988/11/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1988 1988/11/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1988 1988/10/25 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1988 1988/10/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Kodja Indonesia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1988 1988/09/22 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1988 1988/06/29 Pembubaran Perusahaan Negera Metrika Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel Mencabut : PP Nomor 127 Tahun 1961 Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1988 1988/06/29 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1988 1988/05/07 Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1987 1987/10/22 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Dan Penambahan Penyertaan Modal Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik Mencabut : PP Nomor 43 Tahun 1971 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1987 1987/05/25 Penambahan Dan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bhanda Ghara Reksa Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1987 1987/05/25 Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1987 1987/02/04 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1987 1987/01/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1987 1987/01/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1987 1987/01/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1987 1987/01/09 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Bandar Udara Hasanuddin Di Ujung Pandang Dan Sepinggan Di Balikpapan Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura I Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1986 1986/08/28 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1986 1986/08/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1986 1986/05/26 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1986 1986/05/06 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1986 1986/04/21 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Bank Pembangunan Asia Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1986 1986/02/06 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu Mengubah : PP Nomor 31 Tahun 1982 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1986 1986/02/04 Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1986 1986/01/16 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1986 1986/01/16 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1986 1986/01/14 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN Berkas
PP Nomor 48 Tahun 1985 1985/12/28 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Berkas
PP Nomor 41 Tahun 1985 1985/10/01 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1985 1985/06/25 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1985 1985/02/05 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Mencabut : Nomor 16 Tahun 2003 Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1985 1985/02/05 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1985 1985/02/05 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1985 1985/01/21 Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura Mencabut : PP Nomor 26 Tahun 1980
Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1974
Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1984 1984/11/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1984 1984/10/02 Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1984 1984/10/02 Perusahaan Umum (Perum) Damri Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1984 1984/09/19 Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1984 1984/09/19 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1984 1984/09/15 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Dicabut : PP Nomor 56 Tahun 1990
Mencabut : PP Nomor 23 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1984 1984/09/15 Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Dicabut : PP Nomor 37 Tahun 1994
Mencabut : PP Nomor 30 Tahun 1970
Mencabut : PP Nomor 11 Tahun 1969
Mencabut : PP Nomor 19 Tahun 1965
Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1984 1984/09/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1984 1984/08/13 Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1984 1984/07/16 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1984 1984/07/09 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1984 1984/07/09 Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1984 1984/06/26 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu Dicabut : PP Nomor 31 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1984 1984/05/18 Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura Mencabut : PP Nomor 36 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1984 1984/02/28 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1983 1983/05/30 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1983 1983/05/14 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1983 1983/05/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT Indonesian Consortium of Constraction Industries (PT ICCI) Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1983 1983/04/30 Perusahaan Umum Pelabuhan IV Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1983 1983/04/30 Perusahaan Umum Pelabuhan III Mencabut : PP Nomor 6 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1983 1983/04/21 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1983 1983/04/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1983 1983/04/13 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIV Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1983 1983/02/11 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Logam Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1982 1982/12/18 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1982 1982/11/30 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas Dicabut : PP Nomor 64 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1982 1982/09/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu Diubah : PP Nomor 9 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1982 1982/05/01 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1982 1982/04/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1982 1982/04/12 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1982 1982/04/12 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1982 1982/01/26 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Kertas Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1991 Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1981 1981/10/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1981 1981/10/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1981 1981/10/21 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya Berkas
PP Nomor 33 Tahun 1981 1981/10/06 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1981 1981/07/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1981 1981/07/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Yodya Karya Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1981 1981/06/11 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1981 1981/06/03 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Aneka Usaha Perkebunan Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1981 1981/04/01 Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 46 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1981 1981/04/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1993
Mencabut : PP Nomor 17 Tahun 1979
Mencabut : PP Nomor 45 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1981 1981/03/02 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 72 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1981 1981/02/03 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Kereta Api Berkas
PP Nomor 52 Tahun 1980 1980/12/27 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat) Berkas
PP Nomor 42 Tahun 1980 1980/12/15 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1980 1980/09/27 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1980 1980/09/10 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1980 1980/07/17 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1985 Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1980 1980/03/03 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1980 1980/01/28 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1980 1980/01/16 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT") Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1979 1979/07/10 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1979 1979/06/25 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1979 1979/04/02 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan Dan Pengembangan Industri Pupuk Urea Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1979 1979/02/21 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 12 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP NOMOR 34 TAHUN 1978 1978/12/06 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" Mengubah : PP Nomor 8 Tahun 1965 Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1978 1978/05/09 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam P.T. Medan Foundry Centre Yang Bergerak Di Bidang Industri Pengecoran Logam Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1978 1978/03/10 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1978 1978/02/25 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1977 1977/05/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1977 1977/03/22 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1977 1977/02/02 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari Dicabut : PP Nomor 59 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1976 1976/12/29 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1976 1976/12/27 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa" Berkas
PP Nomor 12 Tahun 1976 1976/04/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1976 1976/01/24 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017
Mencabut : PP Nomor 21 Tahun 1986
Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1975 1975/12/06 Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 4 Tahun 1970
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1975 1975/11/24 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Alumunium Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1975 1975/10/16 Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd.") Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1975 1975/06/02 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Pupuk Berkas
PP Nomor 15 Tahun 1975 1975/04/28 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 16 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 44 Tahun 1974
Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1974 1974/12/31 Perusahaan Umum Survai Udara (Panas) Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1974 1974/12/13 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1975 Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1974 1974/12/13 Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX Dicabut : PP Nomor 5 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 47 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 39 Tahun 1974 1974/11/11 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan XVIII Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1974 1974/10/21 Perusahaan Umum Angkasa Pura Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1985
Mencabut : PP Nomor 21 Tahun 1965
Mencabut : PP NOMOR 33 TAHUN 1962
Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1974 1974/09/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1974 1974/09/04 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero) Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 27 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1974 1974/09/04 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero) Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 26 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1974 1974/08/26 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (Jawa Tengah) Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1974 1974/07/18 Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1974 1974/06/14 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 2017
Mencabut : PP Nomor 22 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1974 1974/06/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perikanan Samodra Besar Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1983 Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1974 1974/06/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Pertani" Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1974 1974/05/24 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 53 Tahun 1993 Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1974 1974/04/20 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1974 1974/03/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("P.T. Rajawali Nusantara Indonesia") Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1974 1974/02/19 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Wilayah Industri (Industrial Estate) Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1973 1973/12/14 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam Berkas
PP Nomor 47 Tahun 1973 1973/12/06 Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone Dicabut : PP Nomor 43 Tahun 1974 Berkas
PP Nomor 46 Tahun 1973 1973/12/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1981 Berkas
PP Nomor 45 Tahun 1973 1973/12/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981
Mencabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1973 1973/12/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1973 1973/10/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (Irian Jaya) Berkas
PP NOMOR 36 TAHUN 1973 1973/10/01 Pendirian Perusahaan Umum Dahana Berkas
PP Nomor 32 Tahun 1973 1973/08/02 Pengalihan Bentuk Persahaan Negara Perkebunan XV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1973 1973/07/09 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Jakarta International Hotel Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1973 1973/06/18 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industrial Estate Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1973 1973/05/21 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1983 Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1973 1973/05/11 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI Dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1973 1973/04/13 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional Diubah : PP Nomor 15 Tahun 2020 Berkas
PP Nomor 10 Tahun 1973 1973/03/24 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1973 1973/03/17 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1973
Mencabut : PP Nomor 37 Tahun 1970
Mencabut : PP Nomor 38 Tahun 1968
Mencabut : PP Nomor 107 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1973 1973/03/17 Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Unelec Indonesia P.T." ("Unindo P.T.") Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1973 1973/02/15 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas "Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("Natour Ltd") Dicabut : PP Nomor 89 Tahun 1999 Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1973 1973/01/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengusahaan Bonded Warehouse Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1986 Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1973 1973/01/17 Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Dan Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1972 1972/12/30 Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1987 Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1972 1972/12/16 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1972 1972/09/15 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1972 1972/06/26 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 73 Tahun 2014
Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1972 1972/06/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1972 1972/05/03 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills Berkas
PP Nomor 16 Tahun 1972 1972/04/01 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1998 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1972 1972/02/22 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 59 Tahun 1990
Mencabut : PP Nomor 114 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 7 Tahun 1972 1972/02/22 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 6 Tahun 1972 1972/02/22 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 16 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 64 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1972 1972/02/22 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII Menjadi Perusahan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 64 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1972 1972/02/19 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut (Riau) Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1972 1972/02/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1972 1972/02/05 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("P.T. Atmindo") Berkas
PP Nomor 69 Tahun 1971 1971/10/30 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") Berkas
PP Nomor 74 Tahun 1971 1971/10/12 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan Dicabut : PP Nomor 17 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1971 1971/10/12 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 17 Tahun 1996
Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1972
Dicabut : PP Nomor 5 Tahun 1972
Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 45 Tahun 1971 1971/07/31 Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI Berkas
PP Nomor 43 Tahun 1971 1971/07/22 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan mekanisme (P.N.R.Daya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1987
Mencabut : PP 193 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 34 Tahun 1971 1971/07/09 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1971 1971/05/29 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1971 1971/05/29 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 17 Tahun 1969
Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1971 1971/05/29 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1971 1971/05/20 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1971 1971/05/11 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1971 1971/05/06 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1996 Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1971 1971/05/05 Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri Berkas
PP Nomor 20 Tahun 1971 1971/04/23 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U") Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1973 Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1971 1971/02/09 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1996
Mencabut : PP Nomor 8 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1971 1971/02/09 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 17 Tahun 1996
Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1971
Dicabut : PP Nomor 64 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 2 Tahun 1971 1971/01/12 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Boma, Perusahaan Negara (P.N.) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N.) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1971 1971/01/11 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit Berkas
PP Nomor 54 Tahun 1970 1970/11/26 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" Disingkat P.T. "Primisima" Berkas
PP Nomor 50 Tahun 1970 1970/11/14 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing Berkas
PP Nomor 37 Tahun 1970 1970/09/23 Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation Dicabut : PP Nomor 16 Tahun 1984
Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1973
Berkas
PP Nomor 36 Tahun 1970 1970/08/31 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia Dicabut : PP Nomor 38 Tahun 1990 Berkas
PP Nomor 35 Tahun 1970 1970/08/31 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. "Krakatau Steel" Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1970 1970/07/31 Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969 Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1984
Mengubah : PP Nomor 11 Tahun 1969
Mengubah : PP Nomor 19 Tahun 1965
Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1970 1970/06/16 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Percetakan, Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dicabut : PP Nomor 47 Tahun 1991
Mencabut : PP Nomor 24 Tahun 1962
Berkas
PP Nomor 18 Tahun 1970 1970/05/21 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 Mengubah : PP Nomor 14 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 8 Tahun 1970 1970/03/03 Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant) Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1972 Berkas
PP Nomor 5 Tahun 1970 1970/02/06 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional Berkas
PP Nomor 4 Tahun 1970 1970/02/02 Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1975 Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1969 1969/11/25 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang Berkas
PP Nomor 17 Tahun 1969 1969/05/30 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23) Mengubah : PP Nomor 14 Tahun 1968
Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1971
Berkas
PP Nomor 11 Tahun 1969 1969/04/28 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1984
Diubah : PP Nomor 30 Tahun 1970
Mengubah : PP Nomor 19 Tahun 1965
Berkas
Nomor 3 Tahun 1969 1969/01/23 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma" Berkas
PP Nomor 38 Tahun 1968 1968/12/10 Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1973 Berkas
PP NOMOR 27 TAHUN 1968 1968/08/20 Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N Pertamina) Berkas
PP Nomor 23 Tahun 1968 1968/07/05 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1984 Berkas
PP Nomor 22 Tahun 1968 1968/07/05 Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang Dicabut : PP Nomor 26 Tahun 1974
Mencabut : PP Nomor 30 Tahun 1962
Mencabut : PP Nomor 29 Tahun 1962
Mencabut : PP Nomor 91 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 89 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 88 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 218 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1968 1968/07/05 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Dicabut : PP Nomor 3 Tahun 1976
Mencabut : PP Nomor 87 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 95 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 96 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 97 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 14 Tahun 1968 1968/04/13 Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara) Dicabut : PP Nomor 13 Tahun 1990
Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1985
Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1979
Dicabut : PP Nomor 45 Tahun 1973
Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1971
Dicabut : PP Nomor 9 Tahun 1971
Dicabut : PP Nomor 64 Tahun 1971
Dicabut : PP Nomor 5 Tahun 1972
Dicabut : PP Nomor 6 Tahun 1972
Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1972
Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1972
Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1973
Dicabut : PP Nomor 44 Tahun 1973
Dicabut : PP Nomor 46 Tahun 1973
Dicabut : PP Nomor 23 Tahun 1974
Dicabut : PP Nomor 44 Tahun 1974
Dicabut : PP Nomor 15 Tahun 1975
Dicabut : PP Nomor 28 Tahun 1975
Dicabut : PP Nomor 7 Tahun 1981
Dicabut : PP Nomor 10 Tahun 1981
Dicabut : PP Nomor 11 Tahun 1981
Diubah : PP Nomor 18 Tahun 1970
Mencabut : PP Nomor 28 Tahun 1963
Mencabut : PP Nomor 27 Tahun 1963
Mencabut : PP Nomor 25 Tahun 1963
Mencabut : PP Nomor 1 Tahun 1963
Berkas
Nomor 40 Tahun 1965 1965/12/24 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Berkas
Nomor 30 Tahun 1965 1965/07/06 Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi Berkas
Nomor 29 Tahun 1965 1965/07/06 Pendirian Perusahaan Pos dan Giro Berkas
PP Nomor 21 Tahun 1965 1965/05/17 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 87) Dicabut : PP Nomor 37 Tahun 1974
Mengubah : PP NOMOR 33 TAHUN 1962
Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1965 1965/05/13 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1984
Diubah : PP Nomor 30 Tahun 1970
Diubah : PP Nomor 11 Tahun 1969
Mencabut : PP Nomor 67 Tahun 1961
Berkas
PP NOMOR 8 TAHUN 1965 1965/02/06 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja Diubah : PP NOMOR 34 TAHUN 1978 Berkas
NOMOR 28 TAHUN 1964 1964/08/24 Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1964 1964/08/04 Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (Perhutani Kalimantan Timur) Mengubah : PP Nomor 28 Tahun 1961 Berkas
PP NOMOR 44 TAHUN 1963 1963/06/27 Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia Berkas
PP NOMOR 42 TAHUN 1963 1963/06/27 Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka Berkas
PP Nomor 41 Tahun 1963 1963/06/25 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis Mencabut : PP Nomor 175 Tahun 1961 Berkas
Nomor 22 Tahun 1963 1963/05/25 Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1963 1963/05/22 Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1963 1963/05/22 Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Mencabut : PP Nomor 172 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 171 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 170 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 163 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 156 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 155 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 148 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 145 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 25 Tahun 1963 1963/05/22 Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Mencabut : PP Nomor 162 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 158 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 157 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 154 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 153 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 152 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 151 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 150 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 149 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 147 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 146 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 144 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 142 Tahun 1961
Berkas
Nomor 15 Tahun 1963 1963/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1963 1963/01/28 Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara Dicabut : PP Nomor 14 Tahun 1968
Mencabut : PP Nomor 169 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 168 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 167 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 166 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 165 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 164 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 161 Tahun 1961
Mencabut : PP Nomor 159 Tahun 1961
Berkas
PP NOMOR 33 TAHUN 1962 1962/11/15 Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran Berkas
PP Nomor 31 Tahun 1962 1962/11/13 Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya" Berkas
PP Nomor 30 Tahun 1962 1962/11/13 Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968
Mengubah : PP Nomor 88 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 29 Tahun 1962 1962/11/13 Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968
Mengubah : PP Nomor 218 Tahun 1961
Berkas
PP Nomor 24 Tahun 1962 1962/10/12 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1970 Berkas
PP Nomor 19 Tahun 1962 1962/09/06 Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara". Berkas
PP Nomor 9 Tahun 1962 1962/07/25 Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" Berkas
PP Nomor 216 Tahun 1961 1961/08/28 Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Berkas
PP NOMOR 219 TAHUN 1961 1961/08/11 Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia Berkas
PP Nomor 218 Tahun 1961 1961/08/11 Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968
Diubah : PP Nomor 29 Tahun 1962
Berkas
PP Nomor 193 Tahun 1961 1961/05/12 Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi Dicabut : PP Nomor 43 Tahun 1971 Berkas
PP Nomor 178 Tahun1961 1961/05/03 Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian Berkas
PP Nomor 175 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 172 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 171 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 170 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 169 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 167 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 166 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 165 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963
Dicabut : PP Nomor 41 Tahun 1963
Berkas
PP Nomor 164 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 163 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 162 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 161 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 159 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 158 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 157 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 156 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 155 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 154 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 153 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 152 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 151 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 150 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 149 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 148 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 147 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 146 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 145 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III Dicabut : PP Nomor 27 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 144 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 142 Tahun 1961 1961/04/26 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh Dicabut : PP Nomor 25 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 168 Tahun 1961 1961/04/25 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV Dicabut : PP Nomor 1 Tahun 1963 Berkas
PP Nomor 97 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 96 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 95 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 91 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 89 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 88 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara Dicabut : PP Nomor 22 Tahun 1968
Diubah : PP Nomor 30 Tahun 1962
Berkas
PP Nomor 87 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1968 Berkas
PP Nomor 80 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma Berkas
PP NOMOR 138 TAHUN 1961 1961/04/17 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam Berkas
PP Nomor 137 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Leces Berkas
PP Nomor 132 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik Berkas
PP Nomor 131 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Intirub Berkas
PP Nomor 130 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Iglas Berkas
PP Nomor 128 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Boma Berkas
PP Nomor 127 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Metrika Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1988 Berkas
PP Nomor 125 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Barata Berkas
PP Nomor 114 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok Dicabut : PP Nomor 8 Tahun 1972 Berkas
PP NOMOR 109 TAHUN 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya Berkas
PP Nomor 108 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd" Berkas
PP Nomor 107 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Berkas
PP Nomor 102 Tahun 1961 1961/04/17 Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" Berkas
PP Nomor 67 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dicabut : PP Nomor 19 Tahun 1965 Berkas
PP Nomor 66 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Indah Karya Berkas
PP Nomor 65 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Adhi Karya Berkas
PP Nomor 64 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Wijaya Karya Berkas
PP Nomor 63 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Berkas
PP Nomor 62 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Waskita Karya Berkas
PP Nomor 61 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Hutama Karya Berkas
PP Nomor 60 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Kumala Karya Berkas
PP Nomor 59 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Nindya Karya Berkas
PP Nomor 58 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Yodya Karya Berkas
PP Nomor 57 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara Indra Karya Berkas
PP Nomor 56 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Negara "Virama Karya" Berkas
PP Nomor 44 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara Berkas
PP Nomor 28 Tahun 1961 1961/03/29 Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Dicabut : PP Nomor 21 Tahun 1972
Diubah : PP Nomor 27 Tahun 1964
Berkas
PP Nomor 27 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Dicabut : PP Nomor 32 Tahun 1974 Berkas
PP Nomor 26 Tahun 1961 1961/03/29 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Dicabut : PP Nomor 31 Tahun 1974 Berkas
PP Nomor 3 Tahun 1961 1961/02/13 Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamina) Berkas
PP Nomor 13 Tahun 1960 1960/03/23 Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1960 1960/01/16 Penentuan Perusahaan-Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1946 1946/02/22 Bank Rakyat Indonesia Berkas
PP Nomor 1 Tahun 1972 0972/01/07 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Penerbitan Dicabut : PP Nomor 34 Tahun 2004 Berkas
PP Nomor 82 Tahun 2010 0002/12/20 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Berkas