menuju Peraturan Menteri BUMN yang efektif dan Efisien

Prepare BUMN adalah Program Evaluasi Peraturan Menteri BUMN yang merupakan suatu inisiatif yang bersifat crash program dalam rangka ”akselerasi” pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN dalam melakukan pengkajian, evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri BUMN, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan JDIH Kementerian BUMN sehingga memenuhi asas transparansi dengan publik, khususnya BUMN sebagai stakeholder utama dan sebagai sarana informasi kepada publik mengenai program itu sendiri. PREPARE BUMN dilakukan yang terutama untuk mengukur tingkat kinerja peraturan yang sedang berlaku sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, membantu proses simplifikasi Peraturan Menteri BUMN agar mudah dipahami dan dilaksanakan serta selalu sejalan dengan kebijakan pengelolaan BUMN.

Untuk tahap ini, Peraturan yang termasuk dalam lingkup evaluasi Prepare BUMN adalah terhadap Peraturan Menteri BUMN di bidang Pengelolaan BUMN karena peraturan-peraturan dimaksud secara langsung mempengaruhi arah pembinaan dan pengeloaan BUMN dalam rangka meningkatkan nilai dan peran strategis BUMN untuk negara sesuai dengan arah Nawa Cita.

Melalui Prepare BUMN diharapkan dapat diketahui tingkat kinerja dan implementasi suatu Peraturan Menteri BUMN sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi atas Peraturan yang dievaluasi tersebut melalui berbagai bentuk perubahan Peraturan Menteri BUMN yang ada yang meliputi: 

1. Pencabutan Peraturan: Peraturan Menteri BUMN yang tidak diperlukan dan tidak mencapai maksud dan tujuan pembentukannya akan dicabut 
2. Perubahan Peraturan: Peraturan Menteri BUMN diubah atau dimodifikasi agar selalu memenuhi keadaan terkini (up to date).
3. Kodifikasi: Beberapa Peraturan Menteri BUMN yang sejenis dijadikan menjadi satu produk hukum sehingga mengurangi jumlah dan kompleksitas peraturan yang ada. 
4. Penyusunan Kembali dalam satu Naskah : Peraturan yang telah sering mengalami perubahan disusun kembali dalam satu naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.
5. Penguatan Peraturan dengan Peraturan yang lebih tinggi : Peraturan yang secara substansi bersifat nasional dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lain dapat diangkat atau ditetapkan dalam Peraturan yang lebih tinggi.
6. Penggantian Peraturan dengan kebijakan: Terhadap Peraturan yang memiliki substansi yang secara teknis sering berubah seiringan perkembangan usaha secara alternative dapat diganti dengan kebijakan.

Dalam melakukan evaluasi, mekanisme yang digunakan adalah: 

1. Inventarisasi Peraturan
2. Penilaian Menggunakan 5 (lima) dimensi sebagai berikut: 
   a.    Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan  
   b.   Kejelasan rumusan 
   c.    Materi Muatan 
   d.  Potensi disharmonisasi pengaturan Khususnya terkait mengenai : 
         1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum. 
   e.    Efektifitas implementasi 
3. Perumusan Simpulan 
4. Perumusan Rekomendasi