Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 87 Tahun 2016
PP Nomor 87 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
30-12-2016
234

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 96 Tahun 2016
PP Nomor 96 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association
30-12-2016
319

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 90 Tahun 2016
PP Nomor 90 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara VIII
30-12-2016
428

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 75 Tahun 2016
PP Nomor 75 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog
30-12-2016
326

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 88 Tahun 2016
PP Nomor 88 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara
30-12-2016
299

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 77 Tahun 2016
PP Nomor 77 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia
30-12-2016
264

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 93 Tahun 2016
PP Nomor 93 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia
30-12-2016
271

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 80 Tahun 2016
PP Nomor 80 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
30-12-2016
328

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 94 Tahun 2016
PP Nomor 94 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank
30-12-2016
293

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 89 Tahun 2016
PP Nomor 89 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara I
30-12-2016
241
