Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 45 Tahun 2006
PP Nomor 45 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
28-12-2006
629
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 55 Tahun 2006
PP Nomor 55 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani
28-12-2006
684
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 54 Tahun 2006
PP Nomor 54 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
28-12-2006
702
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 48 Tahun 2006
PP Nomor 48 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia
28-12-2006
661
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 50 Tahun 2006
PP Nomor 50 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
28-12-2006
651
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 47 Tahun 2006
PP Nomor 47 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
28-12-2006
679
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 52 Tahun 2006
PP Nomor 52 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
28-12-2006
614
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 44 Tahun 2006
PP Nomor 44 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
28-12-2006
678
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri BUMN
PER-05/MBU/2006
PER-05/MBU/2006
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
20-12-2006
3.1 K
Berlaku
Surat Edaran Menteri BUMN
SE-06/MBU/2006
SE-06/MBU/2006
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-06/MBU/2006 Tentang Larangan Memenuhi Permintaan Yang Tidak Sejalan Dengan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
23-11-2006
1.5 K
