Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 83 Tahun 2016
PP Nomor 83 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
30-12-2016
796
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 86 Tahun 2016
PP Nomor 86 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
30-12-2016
978
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 97 Tahun 2016
PP Nomor 97 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra
30-12-2016
843
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 65 Tahun 2016
PP Nomor 65 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
29-12-2016
960
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 68 Tahun 2016
PP Nomor 68 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia
29-12-2016
1.1 K
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 67 Tahun 2016
PP Nomor 67 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api
29-12-2016
821
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 71 Tahun 2016
PP Nomor 71 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
29-12-2016
719
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 69 Tahun 2016
PP Nomor 69 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II
29-12-2016
841
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 70 Tahun 2016
PP Nomor 70 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bulog
29-12-2016
1 K
Berlaku
Surat Edaran Menteri BUMN
SE-05/MBU/S/12/2016
SE-05/MBU/S/12/2016
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-05/MBU/S/12/2016 Tentang Kewajiban Penggunaan Dana APBN Dalam Pembiayaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian BUMN
29-12-2016
2.2 K
