Jakarta, 22 Mei 2023 – Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Optimalisasi Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“JDIH Kementerian BUMN”) sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri BUMN Nomor SK-22/MBU/S/03/2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Website JDIH Kementerian BUMN, Tim Pengelola JDIH Kementerian BUMN menggelar rapat evaluasi pengelolaan JDIH bertempat di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Rapat ini juga dihadiri Pak Nofli, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dan jajaran Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Rapat dibuka Pak Wahyu Setyawan, Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Tim Pengelola JDIH Kementerian BUMN. Tim Pengelola JDIH Kementerian BUMN menyampaikan tindak lanjut evaluasi JDIH Kementerian BUMN sebagaimana hasil rapat kerja JDIH Kementerian BUMN dengan BPHN tahun 2022. Salah satu tindak lanjut dari evaluasi tersebut yaitu perubahan pada menu dan sub-menu pada portal JDIH KBUMN dan adanya survei kepuasan atas pelayanan JDIH KBUMN. Tim Pengelola JDIH Kementerian BUMN bekerja sama dengan tim Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN telah melakukan redesign portal JDIH yang dimulai bulan Juni 2022 dan selesai pada bulan September 2022. Redesign portal JDIH Kementerian BUMN tersebut difokuskan pada pembaruan tampilan dan penambahan fitur layanan. Tampilan dibuat lebih menarik dan interaktif dan terdapat fitur layanan tambahan seperti konsultasi hukum, serta melengkapi dokumen hukum seperti monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan. Lebih lanjut, Tim Pengelola JDIH Kementerian BUMN juga menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan JDIH, termasuk mengelola media sosial JDIH Kementerian BUMN.

Dalam rapat ini, Tim JDIHN memberikan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Kementerian BUMN yang didasarkan pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dalam berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. JDIHN menekankan mengenai standar yang harus dipenuhi, khususnya terkait pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan, pengolahan dokumen dan informasi hukum, serta pelaporan JDIH. Selain itu, JDIHN juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta memberikan rekomendasi yang komprehensif terhadap pengelolaan JDIH Kementerian BUMN antara lain terkait abstrak, kelengkapan fitur website, ketersediaan dokumen hukum pada website, metadata peraturan perundang-undangan, serta integrasi JDIH Kementerian BUMN dengan JDIH Nasional.

Hasil rapat evaluasi ini menghasilkan beberapa hal yang perlu diperbaiki JDIH Kementerian BUMN dalam memenuhi standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan meningkatkan kualitas pengelolaannya. Selain itu, perlu adanya upaya untuk terus berinovasi dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan JDIH Kementerian BUMN. Diharapkan JDIH Kementerian BUMN selalu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas yang membutuhkan dokumen dan informasi hukum, khususnya terkait BUMN.