Sebagai bagian integral dari perekonomian Indonesia, BUMN memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan hukum BUMN merupakan langkah krusial dalam mempertahankan integritas bisnis dan membangun kepercayaan, baik dari masyarakat maupun investor. Untuk itulah Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fungsi Hukum BUMN Grup yang berlangsung pada hari Rabu (27/9) di Ballroom Gedung Danareksa, Jakarta.

Rakor ini dibuka langsung oleh Robertus Bilitea, Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Robertus Bilitea mengarisbawahi pentingnya fungsi hukum serta pengelolaan risiko hukum dalam rangka keberlanjutan usaha BUMN. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh enam narasumber yaitu: (1) Rini Widyastuti, Asisten Deputi Bidan Hukum Korporasi, menyampaikan materi peran dan tupoksi fungsi hukum Kementerian BUMN dalam mengelola risiko hukum; (2) M. Arifin Firdaus, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), menyampaikan materi pentingnya peran tim hukum dalam pengambilan keputusan strategis di industri BUMN; (3) Dedy Teguh Krisnawan, Head of Legal Division PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyampaikan materi kehadiran hukum di industri perbankan; (4) Rimhalsyah Buchari, Head of Legal Division PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), menyampaikan materi organisasi dan fungsi unit kerja hukum; (5) Ikhsan Azman, Head of Compliance Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menyampaikan materi pengelolaan compliance di Bank BUMN; dan (6) Oktarina Dwidya Sitha, Head of Corporate Secretary Division PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), menyampaikan materi pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan di Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam Rakor ini, Rabin Hattari, Sekretaris Kementerian BUMN turut memberikan arahan terkait pentingnya peran in house counsel atau divisi hukum bagi BUMN. Kegiatan ditutup oleh Deputi Hukum dan Perundang-undangan dengan memberikan kesimpulan dan pesan bagi seluruh fungsi hukum BUMN untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan penguatan fungsi hukum, termasuk pengawalan terkait rancangan perubahan Undang-Undang BUMN.

#BUMNUntukIndonesia

#JDIHKementerianBUMN

#SobatJDIHBUMN