Banyuwangi, 27 Mei 2024 – Sehubungan dengan upaya meningkatkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan melakukan studi banding pengelolaan ke JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meraih juara pertama nasional untuk kategori kabupaten dalam JDIHN Awards dari Kemenkum HAM selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Studi Banding itu juga dihadiri Kepala Pusat JDIHN, Jonny Pesta Simamora. Jonny menyatakan pencapaian JDIH Kabupaten Banyuwangi pantas untuk diapresiasi. "Penyelenggaraan yang baik dan berkelanjutan serta kemanfaatan yang nyata untuk stakeholders adalah hal yang pantas dijadikan acuan bagi JDIH lainnya," ujar Jonny.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, M. Yanuarto Bermuda menyampaikan bahwa inovasi merupakan kunci utama dari capaian prestasi Pemkab Banyuwangi. Selain itu komitmen pimpinan mendukung pencapaian terbaik JDIH Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga melakukan digitalisasi bagi 189 desa dan 28 kelurahan, dan  membuka layanan 24 jam bagi seluruh masyarakatnya untuk melakukan pengaduan/konsultasi melalui website JDIH Pemkab Banyuwangi.

Inovasi Sesuai Gotong Royong

Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan, Anas Puji Istanto juga memberikan penghargaan atas prestasi JDIH Kabupaten Banyuwangi. "Penghargaan JDIH Banyuwangi terbukti mendukung kinerja Pemkab, sehingga inisiatif yang muncul betul-betul berasal dari persoalan di masyarakat. Menunjukkan JDIH dikelola dari dan untuk stakeholders yang menimbulkan kegotongroyongan dan saling menumbuhkan."

Semoga dengan adanya studi banding ini, Tim JDIH Kementerian BUMN mampu mendapatkan pelajaran guna meningkatkan layanan JDIH sehingga bisa memberikan manfaat lebih luas baik bagi Kementerian BUMN dan juga stakeholdersnya.