Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 64 Tahun 1996
PP Nomor 64 Tahun 1996
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
17-10-1996
150
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 63 Tahun 1996
PP Nomor 63 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara
09-10-1996
111
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 62 Tahun 1996
PP Nomor 62 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
04-10-1996
131
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 61 Tahun 1996
PP Nomor 61 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
04-10-1996
111
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 58 Tahun 1996
PP Nomor 58 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
27-09-1996
113
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 51 Tahun 1996
PP Nomor 51 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
09-08-1996
107
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 50 Tahun 1996
PP Nomor 50 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
09-08-1996
152
Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 6 Tahun 1996
UU Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia
08-08-1996
267
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 49 Tahun 1996
PP Nomor 49 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
17-07-1996
119
Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 5 Tahun 1996
UU Nomor 5 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
11-04-1996
286