JDIH Kementerian BUMN

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 83 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

30-12-2016 169

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 86 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

30-12-2016 402

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 97 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

30-12-2016 196

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 65 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

29-12-2016 298

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 68 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia

29-12-2016 507

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 67 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

29-12-2016 170

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 71 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

29-12-2016 151

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 69 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

29-12-2016 201

Berlaku

Surat Edaran Menteri BUMN
SE-05/MBU/S/12/2016

Kewajiban Penggunaan Dana APBN Dalam Pembiayaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian BUMN

29-12-2016 1.5 K

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 70 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bulog

29-12-2016 410

Peraturan