Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 79 Tahun 2019
PP Nomor 79 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III
12-11-2019
735
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 76 Tahun 2019
PP Nomor 76 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
15-10-2019
1 K
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 66 Tahun 2019
PP Nomor 66 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries
19-09-2019
509
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 60 Tahun 2019
PP Nomor 60 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
06-09-2019
311
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 61 Tahun 2019
PP Nomor 61 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
06-09-2019
357
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 58 Tahun 2019
PP Nomor 58 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
05-09-2019
312
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 51 Tahun 2019
PP Nomor 51 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
19-07-2019
400
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 44 Tahun 2019
PP Nomor 44 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
25-06-2019
484
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 10 Tahun 2019
PP Nomor 10 Tahun 2019
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
22-02-2019
824
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 6 Tahun 2019
PP Nomor 6 Tahun 2019
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
15-02-2019
595