Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 23 Tahun 1991
PP Nomor 23 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan
01-04-1991
199
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 21 Tahun 1991
PP Nomor 21 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara
30-03-1991
175
Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 2 Tahun 1991
UU Nomor 2 Tahun 1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
20-03-1991
138
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 17 Tahun 1991
PP Nomor 17 Tahun 1991
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
09-03-1991
316
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 16 Tahun 1991
PP Nomor 16 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen
09-03-1991
176
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 14 Tahun 1991
PP Nomor 14 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
25-02-1991
162
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 10 Tahun 1991
PP Nomor 10 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
08-02-1991
183
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 8 Tahun 1991
PP Nomor 8 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api
04-02-1991
232
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 6 Tahun 1991
PP Nomor 6 Tahun 1991
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
10-01-1991
153
Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 1 Tahun 1991
UU Nomor 1 Tahun 1991
Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)
07-01-1991
144