Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 14 Tahun 1999
PP Nomor 14 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya
08-02-1999
435
Tidak Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 2 Tahun 1999
UU Nomor 2 Tahun 1999
Partai Politik
01-02-1999
1.2 K
Tidak Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 3 Tahun 1999
UU Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum
01-02-1999
1.6 K
Tidak Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 4 Tahun 1999
UU Nomor 4 Tahun 1999
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
01-02-1999
1.3 K
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 11 Tahun 1999
PP Nomor 11 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
27-01-1999
427
Berlaku
Undang-Undang
UU Nomor 1 Tahun 1999
UU Nomor 1 Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
27-01-1999
597
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 4 Tahun 1999
PP Nomor 4 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk, Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
18-01-1999
539
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 3 Tahun 1999
PP Nomor 3 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
08-01-1999
464
Berlaku
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 1 Tahun 1999
PP Nomor 1 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
05-01-1999
545
Tidak Berlaku
Keputusan Menteri BUMN
KEP-88/M-PBUMN/1998
KEP-88/M-PBUMN/1998
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 Tentang Sistem Perencanaan Dan Pengendalian BUMN Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia /Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
20-11-1998
1.3 K