JDIH Kementerian BUMN

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 79 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

30-12-2016 315

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 83 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

30-12-2016 281

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 86 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Amarta Karya

30-12-2016 516

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 97 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

30-12-2016 310

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 65 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

29-12-2016 411

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 68 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia

29-12-2016 624

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 67 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

29-12-2016 283

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 71 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

29-12-2016 260

Berlaku

Peraturan Pemerintah
PP Nomor 69 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

29-12-2016 315

Berlaku

Surat Edaran Menteri BUMN
SE-05/MBU/S/12/2016

Kewajiban Penggunaan Dana APBN Dalam Pembiayaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian BUMN

29-12-2016 1.7 K

Peraturan